Wakil Menteri LHK Alue Dohong Minta Status Karhutla di Kalsel Ditetapkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Karhutla Kalsel. Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong, minta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan.

Hal itu disampaikan setelah memimpin rakor dan evaluasi penanggulangan Karhutla Kalsel di Gedung Idham Chalid, perkantoran gubernur di Banjarbaru, Senin (2/10/2023).

Dijelaskan dia, usulan itu lantaran luasan lahan terbakar mencapai 24.000 hektare.

Baca juga: Berjibaku Padamkan Karhutla, BPBD Kabupaten Tapin Kalsel Akui Keterbatasan Personel dan Peralatan

Baca juga: Puluhan Ribu Tanaman Cabai Terbakar Akibat Karhutla di Desa Hiyung Kabupaten Tapin Kalsel

Disampaikan Alue Dohong, kemarau ekstrem disertai El Nino yang melanda sebagian besar wilayah di Indonesia, utamanya Kalsel, diprediksi berakhir pada awal November nanti.

Sebab itu status tanggap darurat karhutla, dianjurkannya, segera ditetapkan.

"Apalagi beberapa kabupaten sangat rawan (karhutla), ditambah kondisi seperti ini akan berlangsung kurang lebih satu bulan lagi," kata Alue Dohong.

Baca juga: Kebakaran di SDN Sungai Alang 1 Kabupaten Banjar Kalsel, Murid akan Belajar dari Rumah

Baca juga: Kebakaran SDN Sungai Alang 1 Kabupaten Banjar Kalsel Diduga Akibat Korsleting

Pria yang asal Kalteng itu mengasih tenggat waktu selama dua minggu Karhutla di Kalsel harus tuntas. Terutama di kawasan ring satu Bandara Internasional Syamsudin Noor.

"Tiap hari kita lakukan pemadaman di wilayah yang sudah kita targetkan secara harian itu sampai tuntas," jelasnya.

Mengenai penanganan, dia menyarankan agar karhutla harus "dikeroyok" oleh seluruh lembaga terkait. Termasuk perusahaan swasta dan masyarakat relawan untuk penanganan di darat.

Baca juga: Kebakaran Melanda Bangunan SDN Sungai Alang 1 di Kabupaten Banjar Kalsel

Baca juga: Evaluasi Penanganan Karhutla Bersama Wamen LHK, Sekda Kalsel Roy Sebut TMC Belum Hasilkan Hujan

Sebagai langkah awal, Alue Dohong menjelaskan, pihaknya akan memetakan sebaran spasial titik api, jumlah personel, sarana prasaran serta kelengkapan lainnya.

Sebagai solusi langkah panjang, diperlukan penataan sistem perairan (Water Management System) di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), seperti Sungai Maluka dan Sungai Martapura.

"Perlu masterplan lengkapnya. Desain implementasinya kita buat. Sistem kelembagaannya kita buat. Kemudian kita implementasikan dalam jangka panjang, termasuk alur pendanannya," tandasnya.

Baca juga: Wamen LHK Kembali Pimpin Operasi Pemadaman Karhutla di Guntung Damar Banjarbaru Kalsel

Baca juga: Wamen LHK Sebut Karhutla di Kalsel Parah, Rela Menginap Pantau Penanganan di Lapangan

Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Direktur Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan LHK RI Hanif Faisol Nurofiq, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto.

Selain itu, Karoops Polda Kalsel Kombes Pol Nurhandono, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatuzzahra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel dan Hanifah Dwi Nirwana dan pihak terkait lainnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)