Suara dari Ponpes Jadi Rebutan Peserta Pemilu 2024, Ponpes di Kalsel Mulai Didatangi Peserta Pemilu

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Duduk bersila, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ma'arif Assunniyah, Desa Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten, menyaksikan film di layar proyektor, Minggu (22/10/2023).

Film yang diputar petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapin merupakan film dokumenter bertemakan pemilihan umum (pemilu).

Tim KPU Tapin datang untuk melaksanakan Program KPU Goes to Pesantren. Ini guna memberikan pemahaman mengenai Pemilu 2024 kepada para santri. Kegiatan kali ini juga untuk memperingati Hari Santri Nasional (HSN) yang jatuh pada tanggal 22 Oktober.

Anggota KPU Tapin Tsauban Abqorie mengungkapkan KPU dari Goes To Pesantren ini tidak lain untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di lingkungan pesantren.

"Salah satunya dengan cara menonton bareng film dokumenter yang memuat pemahaman tentang pemilu," ucap Tsauban.

Dia pun menyampaikan setiap pemilu, jumlah pemilih pemula meningkat.

"Umumnya mereka belum memahami betul, sehingga menilai tidak penting dan ujung-ujungnya bisa golput," ungkap Tsauban.

Dikatakan Tsauban, kegiatan ini tidak hanya dilakukan di kalangan santri. Sebelumnya KPU Tapin juga menyasar SMA.

HSN 2023 lebih istimewa dari sebelumnya. Ini karena mendekati Pemilu 2024. Seperti diketahui, suara santri menjadi rebutan kontestan pemilu.

Ini sudah dirasakan warga Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidzul Qur'an Raudlatul Mutta'alimun Annahdliyah (RMA) Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasanulin, Kota Banjarbaru.

Ponpes pernah didatangi sejumlah kader partai politik peserta Pemilu 2024. Kedatangan mereka untuk minta didoakan.

"Yang jelas ada datang satu parpol. Minta didoakan. Doanya secara umum saja," kata Pemimpin Ponpes H Muhari.

"Tidak ada menawarkan apa-apa misalnya bantuan atau sebagainya, minta didoakan, itu saja," tambahnya.

H Muhari mengatakan santrinya ada sekira 100 orang. Sekira 30 orang di antaranya memiliki hak pilih.

"Pesan saya kepada santri dalam menggunakan hak suaranya, pilih yang memiliki nilai jihad untuk membangun bangsa," ujarnya.

Sementara di Ponpes Darul Hijrah Martapura, ada 150-an santri yang memiliki hak pilih. Oleh karena itu KPU bakal membangun satu tempat pemungutan suara (TPS) di sini.

Kendati demikian, Humas Ponpes Rahmad Rivaldo menyatakan pimpinan melarang adanya politik praktis dalam pondok.

"Sebagaimana prinsip pondok yakni berdiri di atas dan untuk semua golongan dan instruksi tegas pimpinan pondok, dilarang ada identitas parpol, ormas parpol atau simpatisannya seperti bendera, foto caleg, capres di ponpes, " kata Rahmad.

Namun, menurut Rahmad, pondok terbuka menerima bantuan yang tidak mengikat.

Ketua KPU Banjar Nor Aripin menjelaskan, kampanye di tempat pendidikan diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023.

"Tempat pendidikan yang dimaksud merupakan perguruan tinggi," terangnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjar Hafiz Ridho menegaskan tidak boleh ada kampanye di ponpes. Sedang sosialisasi diperkenankan asal mendapatkan izin dari penanggung jawab dan tidak membawa alat peraga kampanye (APK).

Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa mengatakan kampanye tidak diperkenankan di ponpes atau setingkat SMA  karena tidak semua santi atau pelajar yang bisa memilih.

"Karena di ponpes masih ada siswa yang belum cukup umur untuk memilih," tegasnya.

Sedang Komisioner KPU Kalsel Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM Fahmi Failasopa mengatakan ada tiga ponpes yang nantinya mendapatkan TPS.

Dua di Kabupaten Banjar dan satu di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk di Banjar ada 273 pemilih dan di HSS ada 143 pemilih.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kalsel M Tambrin mengatakan di provinsi ini ada 300 ponpes dengan 86.792 santri. (tab/mel/lis/wie)