Tiru Provinsi Jawa Barat, DPRD Kalsel Berencana Terapkan Badan Kehormatan Award

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatam berencana memberikan apresiasi terhadap anggota yang memiliki kinerja bagus.

Itu setelah mereka melakukan kunjungan ke BK DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (23/10/2023).

Ketua BK DPRD Kalsel, Imam Kanapi menyatakan dari tahun ke tahun pihaknya terus berupaya meningkatkan kinerja sebagai penyambut aspirasi warga.

“Begitu pun dengan BK, inovasi dan beberapa program terus digenjot untuk mengoptimalkan di setiap kegiatan,” ujarnya.

Baca juga: Sikap Danrem 101/Antasari Soal Penganiayaan Polisi oleh Oknum TNI di Wisma Amawang, Serahkan Diri

Baca juga: Sinergi Arutmin Batulicin dengan Rumah Inspirasi Kreatif, Latih Bikin Pupuk Kompos dan Jamur Tiram

Dalam hal kinerja, DPRD Jawa Barat telah melaksanakan BK Award sejak tiga tahun terakhir.

Imam menilai, upaya BK DPRD Jawa Barat dalam meningkatkan dan memotivasi kinerja para anggotanya menjadi hal baru bagi DPRD Kalsel.

Bagi dia, apresiasi tersebut sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Banua.

“Di tempat kami belum pernah, dan ini ilmu yang luar biasa. Di sini kita belajar bagaimana mengoreksi, menilai. Sehingga disana segera diterapkan dan mengangkat marwah kinerja kita,” harap Politisi PKS ini.

Analis Sidang Sekretariat DPRD Jawa Barat, Irma Febriani menyampaiakn, dasar penilaian BK Award ditentukan oleh setiap Sekretariat DPRD. Sehingga penilaian di setiap provinsi tidak sama.

“Award ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, kalau kita sudah beberapa kali melalui perubahan kriteria. Tujuannya yakni memghasilkan kinerja yang terbaik di daerah pilihannya masing-masing,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Balangan Abdul Hadi Apresiasi Kegiatan FASSTIQ, Ajang Pembentukan Karakter Penerus Banua

Dia menambahkan, para anggota DPRD yang mendapatkan penghargaan dinilai tak hanya dari kehadiran rapat, melainkan penilaian dari Ketua Fraksi.

“Penilaiannya berdasarkan presentase, nanti ada penilaian kehadiran di Rapat Paripurna, kemudian penilaian dari Ketua Fraksi, penilaian disetiap Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan kita juga melibatkan penilaian staf nya juga,” katanya.

Absensi Rapat Paripurna menjadi kunci utama penilaian Award ini. Itu dikarenakan terkoneksinya kelanjutan di beberapa forum rapat.

“Kita fokus ke sana, ini menentukan apakah dilanjutkan ketok palu atau tidak misalnya di rapat APBD, Perubahan, dan Murni. Kalau absensi di setiap Komisi itu kita berikan penilaian langsung ke Ketua Komisi atau Ketua AKD nya. Sehingga semua tetap ada keterikatan,” bebernya. (AOL)