APBD 2024 Telah Disetujui dan Disahkan, Ini Saran Masukan Fraksi-fraksi DPRD Tanah Laut

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), Tahun Anggaran 2024 telah disahkan menjadi peraturan daerah (perda) Kabupaten Tala.

Pengesahan itu dilakukan pada Rapat Paripurna beragenda Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Kabupaten Tala tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis malam kemarin.

Berita acara pengesahan tersebut ditandatangani Ketua DPRD Tala Muslimin SE bersama dua Wakil Ketua yaitu Drs H Atmari dan H Rahimullah SE serta Penjabat Bupati Tala Ir H Syamsir Rahman MS.

APBD 2024 yang disepakati eksekutif dan legislatif tersebut meliputi pendapatan sebesar Rp 2.106.571/076.138 dan belanja sebesar Rp 2.781.439.035.762. Tercatat defisit sebesar Rp 674.867.956.626 yang ditutupi dari sisa lebih penggunaan anggaran 2023 yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp 676.867.959.624.

Pada rapat paripurna tersebut seluruh fraksi di DPRD Tala menyetujui pengesahan Raperda APBD 2024 tersebut menjadi Perda. Namun hampir semuanya menyertakan catatan atau saran, hanya Fraksi Kebangkitan Bangsa yang tidak memberikan catatan/saran.

Berikut ini saran dan masukan Fraksi-fraksi DPRD Tanah Laut:

Fraksi PDI Perjuangan 

- Dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah perlu mencermati prioritas kepentingan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. Khususnya untuk biaya operasional Rumah Sakit Bumi Makmur, anggarannya disarankan lebih diprioritaskan.

Fraksi Gerindra

-Program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2024 ini harus benar-benar terukur, jelas indikatornya maupun target kinerjanya. 

- Program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar dikelola secara serius dan mendapatkan hasil yang optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tala.

- Terkait pengeluaran pembiayaan daerah, pada pelaksanaannya harus dikawal, diawasi, dan dimonitor baik-baik agar dikemudian hari tidak menjadi permasalahan.

Fraksi Partai Golkar

- Guna memenuhi ke enam fungsi (otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi) maka keuangan daerah diarahkan untuk dikelola secara tertib.

- Pengelolaan keuangan harus taat peraturan perundang-undangan, akuntabel, dan efektif dan efisien, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan penyusunan anggaran publik, pertumbuhan yang berorientasi kepada kepentingan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 

- Potensi pendapatan daerah juga diminta lebih dioptimalkan lagi mengingat masih banyak potensi pendapatan yang masih belum dimaksimalkan.

Fraksi Partai NasDem

-  Rancangan APBD 2024 telah dilakukan perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan program dan kegiatan harus lebih baik lagi serta melaksanakan pengawasan ketat dan evaluasi yang akurat. 

- Dalam pelaksanaannya agar jangan sampai terjadi kekurangan volume atas pelaksanaan paket pengerjaan.

- Meminta pemerintah daerah bersama SKPD terkait melakukan perbaikan sistem, mekanisme, pengawasan dan pelaporan terkait pendapatan dan retribusi daerah untuk meminimalkan penyelewengan dan menciptakan laporan pendapatan dan piutang yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- Mengupayakan penyerapan pembayaran piutang dengan memberikan penekanan dan perhatian khusus untuk meminimalkan piutang tidak tertagih berumur lama

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

- Pemerintah daerah diminta maksimal mengawal dan merealisasikan secara baik semua program yang telah direncanakan pada APBD tahun anggaran 2024. Ini mengingat waktu yang terbatas dalam penyelesaian target-target pembangunan Tala ke depan.

Fraksi Partai Amanat Nasional

- Dalam penyusunan dokumen APBD yang disetujui bersama wajib berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur pedoman penyusunan APBD 2024.

- Keuangan APBD tahun 2024 harus dikelola secara tertib perencanaan, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, kewajaran, dan manfaat untuk masyarakat Tala.

Fraksi Pembangunan Demokrat
- Pendapat akhir fraksi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan Badan Anggaran.

Ketua DPRD Tala Muslimin SE mengatakan APBD adalah instrumen utama sebagai bagian integral tata kelola pemerintahan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan merata. 

Ia mengatakan pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah melalui proses yang sangat menyita perhatian dan konsentrasi bahkan waktu dan tenaga.

Karena itu dirinya mengapresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah, TAPD, dan anggota DPRD Taala serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik. 

"Kita semua yakin, semua lelah dan pengorbanan dalam menjalankan tugas tersebut akan membuahkan kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi daerah kita," ucapnya.

Pada hakikatnya, sebut Muslimin, penyelenggaraan pemerintah daerah dipastikan bertujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan.pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. 

Dirinya mengajak semua pihak wujudkan tekad dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Selain itu, teriring harapan kita dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita sebagai pemegang amanah, dapat bekerja bersama untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan Tala.

Penyesuaian yang dilakukan dalam APBD Tala tahun 2024, sebutnya, tetap berfokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan dasar kepada masyarakat, program prioritas daerah maupun prioritas nasional serta kebutuhan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat yang perlu dipenuhi demi akselerasi pembangunan.

"Semoga dengan kolaborasi yang baik ini, kita dapat menciptakan kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan," tandas Muslimin. (AOL)