Ekologi Sistem Administrasi Negara, Public Value dan Semangat Kepublikan

Oleh: Dr Muhammad Riyandi Firdaus
Dosen STIA Tabalong Dan Peneliti Muda Lembaga Kajian Politik dan Pembangunan Daerah (IRDePos) Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - SETIAP negara, baik itu negara besar maupun kecil memiliki sistem administrasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari negara tersebut.

Demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem administrasi negara secara simultan terus berinteraksi dengan faktor-faktor fisik seperti geografis, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Sistem administrasi negara sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah (executive power) dengan memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparatur beserta seluruh masyarakat demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas negara, Untuk itu penting untuk memahami hubungan timbal balik (baca: ekologis) antara negara dengan lingkungan sekitarnya.

John M. Gaus dalam bukunya yang berjudul Reflections on Public Administration mengungkapkan sistem administrasi negara tidak mungkin lepas dari struktur masyarakat sekitar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologis akibat dari adanya gejala dan peristiwa pemerintahan yang dinamis.

Hal ini dapat dimaknai dalam dua hal. Pertama faktor ekologis sebagai alat diagnosa sistem penyelenggaraan negara. Faktor ekologis dapat menjadikan para penyelenggara negara untuk menanggapi “tuntutan” serta tantangan eksternal menjadi lebih arif sehingga dapat menjadi alat ukur dalam melihat impact (dampak).

Kedua pemerintahan yang holistik. Aktivitas pemerintahan sejatinya bukanlah akivitas individual, melainkan aktivitas bersama sehingga dalam perjalanannya perlu memperhatikan unsur-unsur lainnya secara komprehensif dan sustainable.

Pemerintah sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan administrasi negara memiliki wajah sebagai cerminan fungsi yang terdiri dari kegiatan serta tindakan.

Oleh karena itu sistem administrasi negara tidak dapat dipandang hanya sebagai administrasi of the public melainkan administrasi for the public mengingat ekspektasi (harapan) kegiatan yang dilakukan demi kepentingan umum dan kemakmuran serta kesejahteraan publik.

Revitalisasi Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan ilmu sosial yang dinamis dimana setiap saat terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan zaman (peradaban maupun teknologi).

Perkembangan ini pun sangat dipengaruhi oleh paham-paham demokrasi yang menempatkan partisipasi masyarakat ditengah-tengah proses administrasi negara sehingga tidak bebas nilai dan dapat menghayati, memperhatikan serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Meningkatnya berbagai permasalahan baik sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya menuntut sistem administrasi negara harus tanggap dan responsif terhadap berbagai dampak masalah yang ditimbulkan.

Implikasinya adalah administrasi negara berhubungan erat dalam konteks government function. Dilihat dari aktivitasnya, fungsi penyelenggaraan negara adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi lima domain utama yaitu manajemen, politik, hukum, sosial dan budaya sehingga relasi antara aktor pemerintahan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif harus terjaga dengan baik.

Dalam konteks ekologi administrasi negara, pemerintahan di analogikan sebagai organisme hidup yang mengatur keseluruhan fungsi penyelenggaraan negara dalam suatu sistem administrasi negara sehingga tercapai “derajat keseimbangan publik”.

Penyelenggara negara dapat memanfaatkan sebaik mungkin faktor ekologis yang saling mempengaruhi hubungan timbal balik dalam balutan kolaboratif.

Pentingnya revitalisasi administrasi negara melalui pendekatan ekologis dapat menjadi solusi “adaptif” dan responsif bagi para penyelenggara negara untuk mengatasi masalah yang harus dipecahkan secara bersama.

Hubungan timbal balik secara ekologis ini dapat terurai dalam bentuk kerjasama antar individu, relasi kemanusiaan serta lingkungan kebijakan.

Implikasi ini akan membawa penyelenggara negara dalam mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat serta mengetahui hal apa yang menjadi masalah sentral publik untuk mencapai titik akurasi kebijakan yang lebih menyentuh pondasi sosial publik.

Menciptakan Public Value

Salah satu dimensi penting dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara adalah spirit of publicness (semangat kepublikan). Bryson (2014) dalam artikelnya yang berjudul Public Value Governance mengidentifikasi konsep public value melalui 3 (tiga) aspek utama yaitu Pertama, nilai publik sebagai nilai yang menyediakan konsensus normatif tentang hak, manfaat dan prerogratif warga negara. Kedua, creating public value sebagai produksi hal yang memiliki nilai untuk publik dan bermanfaat bagi publik serta Ketiga, public sphere dimana nilai-nilai dan kepublikan dikembangkan dan diimplementasikan.

Hal ini dapat dimaknai bahwa public value merupakan cerminan dari ekspresi kolektif yang dimediasi secara politik dan dikonsumsi oleh warga negara yang diciptakan tidak hanya melalui hasil namun juga melalui proses yang dapat menghasilkan kepercayaan atau keadilan.

Dalam administrasi negara demokratis, penentu utama dari public value adalah masyarakat yang dibangun secara kolektif melalui musyawarah. Ketika suatu nilai dipegang erat oleh masyarakat maka akan mudah bagi penyelenggara negara untuk mengambil keputusan dalam membangun legitimasi dan dukungan yang diperlukan untuk menopang keberlangsungan dan kemanfaatan kebijakan atau program publik dari waktu ke waktu.

Sederhananya adalah sistem administrasi negara tidak lepas dari proses ekologis yang menunjukkan interaksi timbal balik negara dengan lingkungan sosial, politik maupun ekonomi untuk menciptakan public value sebagai preferensi publik yang diekspresikan melalui berbagai cara dalam keputusan demokratis.

Hal pentingnya adalah penyelenggara negara harus mengupayakan hubungan ekologis (timbal balik) dengan tujuan untuk kepentingan publik dan direalisasikan melalui proses politik yang demokratis.

Semoga hal ini dapat menjadi pemahaman dan proses belajar bersama bagi seluruh penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi sistem administrasi negara yang mengedepankan faktor ekologi administrasi negara demi tercapainya kualitas kebijakan serta kehidupan publik menjadi lebih baik, terlebih dalam memaknai program-program yang akan diluncurkan oleh pemerintah kedepan khususnya program makan siang gratis yang tengah hangat dibicarakan dalam rencana pengganggaan APBN tahun 2025.

Masyarakat tentu akan selalu mendukung apapun itu program yang diluncurkan pemerintah demi peningkatan kesejahteraan publik dan public value terhadap pemerintah.  Wallahualam bis showab. (*)