Kader PDI-P di DPR RI Usul Politik Uang Dilegalkan, Begini Penjelasan Djarot Syaiful Hidayat

BANJARMASINPOST.CO.ID - PDIP kembali jadi sorotan. Dalam sebuah rapat, salah satu kadernya di DPR RI, Hugua terang-terangan mengusulkan agar money politics atau politik uang dilegalkan.

Kubu PDIP langsung merespon dsn memberikan klarifikasi atas pernyataan Hugua tersebut.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Hugua, menuai sorotan setelah mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melegalkan money politic atau politik uang selama Pemilu.

Hal itu disampaikan Hugua dalam rapat dengan pendapat (RPD) Komisi II DPR bersama KPU RI, Bawaslu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri, pada Rabu (15/5/2024) lalu.

Setelah pernyataan kadernya menuai sorotan, PDIP buka suara.

Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat menyebut usulan tersebut merupakan bentuk kekecewaan kadernya.

Baca juga: Caleg Terpilih Harus Mundur Bila Maju Pilkada, Ini Respon Bacalon Kepala Daerah di Banjarbaru

Baca juga: Mantap Maju sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Kalsel, Hasnur Mengaku Jalankan Tugas DPP

Kata Djarot, kekecewaan itu ditengarai adanya praktik demokrasi liberal money politic yang hampir terjadi di semua wilayah selama Pemilu.

"Ini sebetulnya bentuk kejengkelan, bentuk keputusasaan, bentuk keprihatinan dan kegeraman yang mendalam," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Djarot berujar, politik uang sangat masif terjadi.

Bahkan, politik uang juga terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).

"Tidak ada lagi istilah serangan fajar boleh, subuh boleh, zuhur boleh, ashar boleh, magrib boleh, bebas, tengah malam boleh dan ada beberapa tempat itu terang-terangan di dekat TPS, tapi dibiarin saja," paparnya.

Menurutnya, politik uang juga terjadi selama gelaran Pilpres 2024 lalu.

Djarot menegaskan, Hugua hanya ingin meluapkan kekecewaan terkait penyelenggaran Pemilu yang penuh politik uang.

"Jadi ungkapan kekecewaan, kejengkelan diungkapkan dengan cara seperti itu yang tentu saja kita tolak. Ini sebagai warning supaya Pilkada tidak lagi diwarnai seperti ini meskipun rasanya sulit," jelasnya.

"Jangan sampai jika terjadi money politic, biaya elektoral tinggi akan ditanggung dibiayai pemodal, oligarki, pemilik tambang, pemilik kebun, para kontraktor," tandasnya.