Siap Dukung Tapera, BTN Ungkap Ini Pemicu 2,56 Persen KPR Macet di Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tidak hanya soal besaran gaji, pekerja swasta juga menghadapi rIsiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Dua persoalan ini kerap membuat kaum buruh terkendala membeli rumah.

Permasalahan tersebut juga dirasakan BTN selaku bank yang melayani pembiayaan perumahan.

Pj Branch Manager BTN Banjarmasin Jatrawan Pesulima mengungkapkan 2,56 persen dari total debitur kredit perumahan rakyat (KPR) kesulitan membayar kredit. Kredit macet kebanyakan akibat debitur kena PHK atau usahanya bangkrut.

Mengenai skema penyaluran KPR ke masyarakat, BTN memiliki dua opsi yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Untuk KPR BTN Tapera sudah berjalan, namun masih dikhususkan untuk PNS sebagai peserta, Selanjutnya mungkin diberlakukan untuk seluruh masyarakat. Untuk suku bunga saat ini 5 persen, lebih murah dari KPR komersil/non subsidi,” jelasnya.

Dia pun menyatakan BTN siap mendukung program Tapera bagi kalangan buruh, seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana/Sangat Sederhana Indonesia (Apersi) Kalsel Hj Wahidah Mukhtar juga mendukung rencana Presiden Joko Widodo mewajibkan buruh mengikuti Tapera.

“Sebenarnya skema Tapera yang sudah berjalan di Kalsel untuk ASN. Untuk karyawan swasta dan wiraswasta belum,” katanya.

Dia pun menyampaikan target rumah subsidi di Kalsel pada 2024 sebanyak 15 ribu unit. Apabila kurang bisa mengambil jatah wilayah lain. Sebaliknya apabila kuota tidak terpenuhi maka bisa diserahkan ke daerah lain.

Mengenai penjualan rumah subsidi, diakui masih mengalami perlambatan pasca Covid-19. Namun anggota Apersi Kalsel, yang fokus pada penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetap berupaya mengatasi berbagai kendala.

“Soal biaya pembangunan sudah saatnya disesuaikan. Apalagi material bangunan naik setelah IKN mulai dibangun. Tetapi yang berat bagi Apersi adalah luasan kaveling yang belum disesuaikan. Seperti Banjarbaru yang luasnya 140 meter persegi Batola dan Tanahlaut dengan luas 150 meter persegi. Serta biaya pematangan lahan dan panjangnya waktu pengurusan perizinan,” ungkapnya.

Sedang Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kalsel Ahyat Sarbini menargetkan bisa membangun 10 ribu unit pada 2024. Apalagi harga naik rumah subsidi sudah naik menjadi Rp 182 juta.

Dia pun menyampaikan 90 persen pengembangan di Kalsel menggarap rumah subsidi MBR. Hanya 10 persen yang garap rumah komersil.

“Kalangan non fix income antara lain penjaga toko dan lainnya adalah sasaran dari rumah subsidi MBR ini,” jelasnya.

Mengenai pembiayaan dari BP Tapera, menurutnya, rumah bersubsidi akan semakin terpenuhi dengan bunga murah. BP Tapera, menurutnya, menjadi solusi pembiayaan juga sebagai lembaga pengelola keuangan perumahan di Indonesia. (dea)