Ini Saran Dewan Samarinda Kalimantan Timur untuk Penimbunan Elpiji Tiga Kilogram

Hal ini demi memastikan ketersediaan gas yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Samarinda.

Sebelumnya, Area Manager Communications, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra mengaku bahwa pihaknya tengah berupaya memenuhi kebutuhan elpiji 3 kg bersubsidi sebanyak 120 ribu tabung secara fakultatif selama bulan Juni.

Mengenai kuota subsidi di Kota Samarinda, saat ini kuota gas masih terbilang aman. Lantaran terdapat 20 agen dan setidaknya 550 pangkalan tersedia di Kota Samarinda.

"Hingga saat ini, dari kuota sekitar 9,7 juta tabung untuk tahun 2024, sekitar 4 juta tabung atau 41 persen yang sudah disalurkan. Artinya, masih ada lebih dari 50 persen kuota yang tersisa dan stok saat ini juga dalam keadaan aman," katanya. (sintya alfatika sari)

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Cegah Penimbunan Elpiji 3 Kg, DPRD Samarinda Minta Pertamina Tegas seperti Bulog,

Ini Saran Dewan Samarinda Kalimantan Timur untuk Penimbunan Elpiji Tiga Kilogram
Kabar Kaltim

Ini saran Dewan Samarinda Kalimantan Timur untuk penimbunan elpiji tiga kilogram.

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMARINDA - Ini saran Dewan Samarinda Kalimantan Timur untuk penimbunan elpiji tiga kilogram,

Dewan berharap Pertamina dapat bekerja sama dengan pemerintah kota untuk memperkuat pengawasan dan menegakkan aturan terkait distribusi elpiji 3 kg.

Hal ini demi memastikan ketersediaan gas yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Samarinda.

Kelangkaan elpiji 3 kg di Kota Samarinda masih menjadi perbincangan. Terlebih, kelangkaan ini diperparah dengan harga elpiji 3 kg yang melonjak melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Meskipun stok gas diyakini aman, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah kota dan Pertamina untuk memastikan kelancaran distribusi dan mencegah penimbunan.

"Pengawasan distribusi gas sepenuhnya tanggung jawab Pertamina," ujar Rohim.

Dia mengatakan pengawasan seharusnya bisa dilakukan Pertamina. Hal ini berkaca dari Bulog. Di mana Bulog menindak tegas pedagang yang menjual beras melebihi HET dengan cara menghentikan suplai barang.