Pusat Data Nasional Dapat Serangan Siber, Pencetakan Paspor di Keimigrasian Kalsel Terdampak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan, serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) menyebabkan gangguan pelayanan pada 210 instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dikutip dari Kompas.com, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerap membeberkan, instansi yang layanannya terdampak antara lain Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian PUPR, LKPP, hingga Pemerintah Daerah Kediri.

Namun, dari 210 instansi terdampak, gangguan paling parah terjadi pada pelayanan keimigrasian Kemenkumham. Sebab, layanan publik tersebut menjadi salah satu yang paling intens diakses masyarakat.

“Kerugian yang masih bisa kita lihat adalah layanan publik terganggu, ada 210 tadi rinciannya, banyak sekali. Tapi yang paling berdampak adalah layanan imigrasi, karena itu langsung pada masyarakat,” kata Semuel. 

Baca juga: Diskominfo Bentuk Tim Penangkal Serangan Siber, Masyarakat Diminta Gunakan Medsos Dengan Bijak

Baca juga: Kominfo Komitmen Jaga Kedaulatan Data, Jamin Ribuan Juta Data Aman dari Hacker

Baca juga: Saat DPR RI Minta Kemenkominfo Akui Kesalahan dalam Kasus Peretasan Data Nasional di PDN

Namun Semuel menuturkan, saat ini layanan keimigrasian sudah kembali pulih setelah dilakukan penanganan sejak gangguan di PDN terjadi pada Kamis (20/6/2024). 

“Untuk imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan pelayanannya. Dan untuk yang lainnya lagi dalam proses,” ujar dia. 

Lantas bagaimana dengan dampak pelayanan keimigrasian di Kalimantan Selatan (Kalsel) akibat serangan siber tersebut ?

Kepada Banjarmasinpost.co.id, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel, Junita Sitorus pun tak menampik jika serangan siber tersebut cukup berdampak di Kalsel.

"Kalau di Kalsel, yang terdampak terutama layanan terkait penerbitan (pencetakan,red) paspor," ujarnya.

Dibeberkannya bahwa pada saat awal serangan siber, bahkan untuk layanan pencetakan paspor di Kalsel tidak bisa dilaksanakan.

"Waktu awal-awal serangan hacker itu, tidak bisa mencetak paspor sama sekali meskipun untuk permohonan tetap bisa dilakukan. Dan dampaknya tentu saja penumpukan pencetakan paspor," katanya.

Disinggung mengenai kondisinya saat ini setelah dilakukan upaya pemulihan, Junita Sitorus menerangkan sudah ada progress.

Hanya saja menurutnya kondisinya masih belumlah normal seperti sebelumnya, bahkan pencetakan paspor masih sangat terbatas. Jika biasanya dalam satu hari bisa melakukan pencetakan ratusan paspor, maka saat ini baru bisa mencetak hingga puluhan saja.

"Rata-rata pencetakan paspor per hari itu 200, tapi saat ini yang bisa dicetak paling maksimal 30 saja. Jadi kondisinya masih belum normal atau belum pulih 100 persen," pungkasnya.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)