Kala Lisa Halaby Dapat Dukungan 7 Partai di Pilwali Banjarbaru 2024, Aditya Yakin PPP-PKB Solid 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah muncul hasil survei beberapa lembaga di Kalimantan Selatan, termasuk di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lembaga survei itu pun merilis kans para kandidat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024.

Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (4/8), bahkan menyampaikan petahana di Kota Banjarbaru belum aman mengunci tiket enam suara dari PPP dan PKB. Dikutip dari tribunnews, Fadhli pun menyatakan Wali Kota Aditya Mufti Arifin yang merupakan kader PPP terancam tidak dapat maju sebagai bakal calon.

“Petahana tentu tidak lupa dengan syarat pencalonan 20 persen dukungan partai politik atau sekitar enam kursi partai politik. Jika syarat tersebut belum juga terpenuhi, maka praktis dia tidak bisa mengikuti pilkada,” ujarnya.

Sementara itu, Erna Lisa Halaby sudah mendapatkan dukungan dari tujuh partai politik yakni Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem dan PDIP.

Dengan demikian tinggal PKB yang belum memutuskan dukungan. Menurut Fadhli, surat keputusan (SK) dari PPP untuk Aditya kabarnya baru SK penugasan, bukan SK dukungan.

Sementara PKB dikabarkan memberikan dukungan kepada Lisa. “Kabarnya PKB juga bakal menyusul, menggenapkan dukungan partai politik untuk Erna Lisa Halaby. Ini tentu jadi dukungan politik yang besar bagi Lisa Halaby untuk melawan petahana,” ujarnya.

Jika dukungan PKB berhasil didapatkan Lisa, Fadhli memprediksi kandidat tersebut bakal menghadapi kotak kosong.
Menanggapi hal ini, Sekertaris Wilayah DPW PKB Kalsel Hormansyah menyatakan SK sudah diberikan ke Aditya.

Namun saat ditanya apa isi SK tersebut, apakah SK penugasan atau SK dukungan, dan apakah PKB tidak akan mengubah haluan dukungan, Hormansyah mengarahkan konfirmasi kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Banjarbaru Ririk Sumari.  Sementara ini Ririk belum merespons konfirmasi.

Dikonfirmasi, Minggu siang, Aditya menanggapinya dengan santai isu tersebut. Ia optimistis melangkah dengan dukungan PPP dan PKB. Ia yakin dua partai bernapas Islam tersebut tetap solid mencalonkannya.

Terlebih, menurut Aditya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan PPP telah sepakat bersinergi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang. "Insya Allah, kami yakin PPP-PKB tetap solid," katanya.

Meski demikian Aditya tak menampik masuknya dukungan sejumlah partai kepada calon lain. Namun baginya, koalisi PPP dan PKB sudah menjadi modal besar dalam pencalonannya.

"Dari awal, kami memang tidak menargetkan harus banyak partai. Bagi kami, selama bisa memenuhi syarat pencalonan (tujuh kursi DPRD Banjarbaru), itu sudah cukup. Alhamdulillah, PPP dan PKB itu sudah menjadi modal yang besar," ujarnya.

Adanya kemungkinan PKB berpindah ke pasangan calon, sehingga bisa mengganjal pencalonannya, Aditya sangat meyakini PKB merupakan partai yang kuat memegang komitmen.

Lagi pula, lanjut Aditya, SK yang diberikan kepadanya sudah bertandatangan basah dari Ketua Umum dan Sekretaris DPP PKB. "Insya Allah, kami sangat yakin dengan komitmen PKB," ucapnya.

Apalagi, ujar Aditya, koalisi PPP dan PKB memiliki histori tersendiri yang istimewa. Ia mengenang keberhasilan PPP-PKB saat pencalonan pertama ayahnya, H Rudy Ariffin, sebagai gubernur Kalimantan Selatan pada 2005.

"Ayah H Rudy Ariffin, kala itu berpasangan dengan Pak Rosehan. Partainya ya hanya PPP dan PKB. Alhamdulillah menang. Insya Allah di Pilkada Banjarbaru 2024 ini, kami akan mengulang memoria itu," ucapnya.

Sebelumnya DPP PKB resmi mengeluarkan SK untuk mengusung pasangan Aditya Mufti Ariffin - H Said Abdullah pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru November 2024.

Prof Dr Drs Bachruddin Ali Akhmad,M.Si, Dosen FISIP ULM, mengatakan hasil survei lembaga ada pengaruhnya, tapi tidak sekuat dahulu. Hal ini karena masyarakat tahu sebagian lembaga survei tersebut tidak obyektif, terlebih yang didirikan atau milik bacalon atau Lembaga Survei (LS) yang memang mencari orderan.

“Bagi calon-calon yang tidak dimasukkan dalam survei bisa mengimbangi dengan sosialisasi di media TV, dan media luar ruang serta koran elekteronik maupun medsos,” katanya.

Dia berharap masyarakat waspada dan jangan larut dengan hasil survei tersebut. Upaya bisa dilakukan dengan mencermati, lembaga survei yang melaksanakan posisinya netral atau tidak, kemudian posisi hasil survei menunjukkan kenyataan dilapangan atau tidak, kemudian melihat analisis para pakar yang di anggap netral.

Para tokoh masyarakat yang lebih mengetahui situasi yang sebenarnya jangan diam, tapi bersuara memberikan pencerahan diberbagai kesempatan dengan jujur dan netral. (lis/me)