Unjuk Rasa Revisi UU Pilkada

Bentrok Massa dengan Polisi, Walhi Kalsel Kecam Tindakan Respresif Aparat saat Demo Kawal Putusan MK

( Walhi Kalimantan Selatan mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat saat aksi Kawal Putusan MK di depan gedung DPRD Kalsel.

Penulis: Muhammad Syaiful Riki | Editor: Mariana
Banjarmasinpost.co.id/Rifki Soelaiman
Setidaknya 15 mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka yang mereka alami saat terlibat bentrok dengan polisi yang melakukan barikade di pintu masuk DPRD Kalsel, Jumat (23/8/2024) malam. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat saat aksi Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di depan gedung DPRD provinsi setempat, Jumat (24/8/2024).

Aksi yang berlangsung hingga malam itu berujung bentrok antara massa dan kepolisian. Walhi Kalsel mengklaim ada belasan mahasiswa yang dilarikan ke rumah sakit akibat tindakan kekerasan dari aparat.

Bentrok terjadi sekitar pukul 20.00 Wita. Polisi diduga melakukan tindakan kekerasan saat berusaha membubarkan massa yang berusaha masuk ke depan gedung Kalsel.

“Ada dugaan pemukulan dan tindakan represif lainnya,” kata Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Kalsel, Muhammad Jefry Raharja, Sabtu (24/8/2024).

Jefry menjelaskan bahwa bentrok ini terjadi setelah massa tidak diizinkan masuk ke halaman gedung DPRD Kalsel untuk membacakan tuntutan mereka.

Baca juga: Taklukkan Lampung, Tim Futsal PWI Kalsel Sukses Kawinkan Gelar di Ajang Porwanas XIV

Baca juga: Sekolah Filial SDN 3 Mantewe Diresmikan, Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan Harapkan Ini

“Sebenarnya mahasiswa tidak menginginkan ada bentrok seperti yang terjadi tadi. Mahasiswa sudah berusaha menunggu untuk negosiasi dan menunggu jawaban dari DPRD Kalsel, terutama Ketua DPRD Kalsel,” tuturnya.

Akibat insiden tersebut, belasan mahasiswa mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit.

Enam orang dirawat di RSUD Sultan Suriansyah, tiga orang di RSUD Ulin, tujuh orang di RS Bhayangkara, dan dua orang di RS Islam Banjarmasin. Kondisi mereka masih dalam pemantauan medis.

Koalisi aksi yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil mendesak DPRD Kalsel untuk menolak revisi UU Pilkada yang sedang diupayakan DPR RI.

“Harapan kami sebenarnya ada Ketua DPR yang langsung turun untuk menandatangani tuntutan dari massa aksi untuk melihat sikap beliau,” tambah Jefry.

Ia menambahkan, sikap DPRD Kalsel dianggap tidak mendengarkan aspirasi massa aksi, sehingga situasi memanas dan berujung pada bentrokan dengan aparat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Kalsel mengenai insiden ini. Sementara itu, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil lainnya akan terus mengawal kasus ini dan menuntut keadilan bagi para korban.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved