Layanan Tanpa Ragu Itu Bernama Self Service

Pertamina sudah menerapkan di 41 kota dan kabupaten sejak Juli 2023. Kemudian, Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pada pertengahan Juli meliputi  wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan beberapa wilayah Non-Jamali yaitu Kepri, Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan masuk tahap selanjutnya untuk pendataan mulai Agustus hingga Oktober 2024.

Seperti halnya Program Subsidi Tepat Solar Subsidi yang sudah dilaksanakan, pada tahap sosialisasi dan registrasi pengguna BBM Pertalite roda empat akan diminta melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat Pertalite guna mendapatkan QR Code yang nantinya digunakan dalam pembelian BBM Pertalite.

Area Manager Communication & CSR Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra, mengatakan, langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.

“Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota atau kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non-Jamali. Kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten menyusul di tahap berikutnya. Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,” papar Arya.

Dia menjelaskan, ini adalah pendataan bukan pembatasan dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisasi indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.  Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.

Pelaksanaan uji coba Full QR Code untuk pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat di Provinsi Kalimatan Selatan direncanakan mulai Desember 2024. "Setelah periode pendataan selesai dilaksanakan, diharapkan pada awal Desember 2024 dilakukan uji coba penerapan full QR Code," ujar Arya. (banjarmasinpost/nurholis huda) 

Nelayan di Tiga Kabupaten Perlu Tambahan Solar Subdisi 

POSISI Kalimantan Selatan untuk kuota subsidi masih terbilang sangat rentan. Terlambat pengiriman sedikit bisa antrean panjang terjadi. Bahkan jika kuota kurang pun akan sulit. Berdasar penjelasan Pertamina Patra Niaga, untuk kuota BBM subdisi di Kalsel sudah diatur untuk cukup. 

Humas Pertamina Patra Niaga, Arya Takur, menyampaikan, dalam satu tahunnya untuk kuota solar subsidi 2024 kalsel sebanyak 259.130 Kiloliter. "Realisasi solar hingga juni 2024, sudah 115.000 Kiloliter," sebut dia. 

Ada pun kuota Pertalite 2024 Kalsel sebesar 546.000 Kiloliter, realisasi hingga Juni 2024  sudah 265.000 Kiloliter. "Itu harus cukup dalam setahun agar tidak jebol," jelas Arya Takur. 

Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengusulkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk kebutuhan nelayan.

“Nelayan di Kalimantan Selatan hanya terakomodasi BBM subsidi sebanyak 10-20 persen, kami ajukan kenaikan kuota minimal 50 persen dari total seluruh nelayan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Kalsel, Rusdi Hartono di Kota Banjarbaru, beberapa waktu lalu, dikutip dari antara.