Suara Pemuda Menentukan Pilkada

Oleh: Wawan Prasetyo, Koordinator Bidang Sosial, Keagamaan & Kepemudaan - Yayasan Hasnur Centre

BANJARMASINPOST.CO.ID - PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) bukan sekadar seremonial demokrasi yang berulang setiap lima tahun.

 Di tengah gegap gempita kampanye, debat calon, dan deretan spanduk, ada elemen penting yang sering terlupakan: partisipasi pemuda.  Mengapa suara pemuda begitu krusial, terutama di Kalimantan Selatan?

Pemuda, dengan semangat dan energinya, adalah kekuatan pendorong perubahan sosial dan kemajuan bangsa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan bahwa sekitar 1,2 juta pemuda berusia 16-30 tahun tinggal di Kalimantan Selatan—mewakili 35 persen dari total populasi.

Angka ini menggarisbawahi betapa besar pengaruh pemuda sebagai penentu masa depan daerah lewat suara mereka.

Teori partisipasi politik menegaskan bahwa keterlibatan aktif warga, termasuk pemuda, mencerminkan kesehatan demokrasi.

 Alexis de Tocqueville dalam Democracy in America menekankan bahwa partisipasi dalam politik memperkuat kebebasan serta tanggung jawab sosial.

Pemuda menawarkan sudut pandang baru dan sering kali progresif terhadap isu-isu yang ada, membuat keterlibatan mereka sangat berarti.

 Penelitian dari Harvard Institute of Politics juga menunjukkan bahwa pemuda yang terlibat sejak dini dalam politik cenderung menjadi pemilih konsisten sepanjang hidup mereka.

Artinya, keterlibatan pemuda di Pilkada bukan hanya penting untuk hasil saat ini, tetapi juga untuk masa depan partisipasi politik di daerah.

Peran Pemuda dalam Demokrasi

Partisipasi pemuda dalam politik tidak terbatas pada pencoblosan. Mereka juga aktif dalam kegiatan seperti kampanye, keanggotaan partai politik, hingga keterlibatan dalam organisasi masyarakat.  Ini sejalan dengan Civic Engagement Theory yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara untuk memperkuat demokrasi.

Menurut studi International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), negara-negara dengan partisipasi pemuda tinggi cenderung memiliki kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Pemuda yang sadar akan isu-isu sosial dan lingkungan biasanya mendukung kebijakan yang lebih berkelanjutan dan adil.