Kolom
Meningkatkan IPM Kota Banjarbaru
proses pembangunan manusia akan terhambat tanpa pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sehingga, kualitas manusia menjadi kunci penting
Oleh: Prof. Dr. Husaini
Akademisi ULM
BANJARMASINPOST.CO.ID - PEMBANGUNAN manusia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesejahteraan (Haq, 1995). Pembangunan nasional yang sukses tidak dapat dicapai tanpa pembangunan manusia yang kuat.
Sebaliknya, proses pembangunan manusia akan terhambat tanpa pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sehingga, kualitas manusia menjadi kunci penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Contohnya, meningkatkan akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan layanan kesehatan secara nasional juga dapat meningkatkan harapan hidup masyarakat serta tingkat produktivitas pekerja. (BPS, 2023)
Memahami konsep pembangunan manusia memerlukan kedalaman pemahaman tentang konsep pembangunan dan manusia itu sendiri. Langkah pertama untuk memahami konsep pembangunan manusia dapat ditempuh melalui penjabaran peran dan keterkaitan manusia dalam pembangunan.
Peran manusia dalam pembangunan nasional adalah sentral. Peran aktif manusia memungkinkan pembangunan nasional dapat berjalan dengan optimal. Manusia adalah subjek sekaligus objek pembangunan.
Artinya, manusia adalah pelaksana (subjek) dan juga penerima (objek) manfaat dari pembangunan nasional. Keberadaan manusia akan memunculkan kreativitas dan inovasi yang jika ditambah dengan kerja keras akan menjadi motor penggerak kemajuan bangsa di berbagai bidang.
Manusia berperan besar dalam merumuskan ide, gagasan, dan strategi pembangunan, serta mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan (BPS, 2023)
Pada pandangan kuno, pembangunan manusia hanya berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan f isik manusia, seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Hal tersebut memiliki tujuan agar manusia dapat bertahan dan melanjutkan hidupnya (Sen, 1999).
Pada abad pertengahan, pembangunan manusia lebih terfokus pada kemajuan spiritual dan moral dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat (Alatas, 1977). Pada abad pencerahan, pembangunan manusia lebih condong pada kemajuan intelektual dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan rasional. Pada abad modern awal, pembangunan manusia mulai terpusat pada kemajuan ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup manusia (Sen, 1999).
Pembangunan pendidikan tentunya harus bisa menjadi latar belakang terkait dengan indeks pembangunan manusia. Dalam indeks pembangunan manusia yang menjadi fokus dan harapan dari pembangunan dalam aspek pendidikan ini adalah munculnya sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang berbasis pada komponen dasar sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang terdapat di masyarakat.
Dimensi mendasar yang mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini mencakup kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi mendasar yang ada di masyarakat tersebut memiliki pengertian sangat luas terkait banyak faktor yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Riani dan Westi, 2006).
Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan masyarakat untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kemampuan agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan secara berkelanjutan. Keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada kualitas kesehatan yang dimiliki.
Usia harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan. Kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresiasi dari modal pendidikan. Dengan demikian pendidikan dan kesehatan merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan merupakan kunci untuk menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Sujatmoko dan Emmanuel, 2010).
Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan masyarakat untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kemampuan agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan secara berkelanjutan.
Usia harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan. Kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresiasi dari modal pendidikan. Dengan demikian pendidikan dan kesehatan merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital.
Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam kostitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya.
Pertama, kualitas pendidikan. Sangat sulit untuk menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan. Adapun beberapa indikator penting adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan, selain itu alat-alat bantu proses belajar-mengajar. Hal ini sangat bergantung pada alokasi dana bagi pendidikan dari Anggaran Pendidikan Belanja Negara (APBN).
Kedua, relevansi pendidikan. Suatu sistem pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan sektor-sektor pembangunan.
Hal ini berdasarkan fakta yang ada keadaan lulusan pendidikan kita menunjukkan gejala semakin mengkhawatirkan dengan semakin besamya pengangguran, sehingga masalah tidak relevannya pendidikan kita juga didukung dengan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan IPTEK.
Ketiga, elitisme..Maksud dari elitisme dalam pendidikan ini adalah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang menguntungkan kelompok masyarakat mampu.
Keempat, manajemen pendidikan. Ketiadaan tenaga-tenaga manager pendidikan profesional mengharuskan kita mengadakan terobosan-terobosan untuk membawa pendidikan itu sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat.
Oleh karena itu semestinya dan merupakan kewajiban seorang kepala daerah/walikota/bupati dan gubernur untuk melaksanakan program-program pendidikan yang berkualitas, modern, gratis, dan atau amat murah.
Selain itu akses mudah dijangkau dengan guru yang berkompeten serta sarana dan prasarana unit pendidikan di Kota Banjarbaru bertaraf nasional dan internasional. Tentu tujuannya agar lulusan anak didik menjadi pioneer untuk meneruskan jenjang pendidikan lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan IPM sumber daya manusia di Kota Banjarbaru. (*)

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.