Presiden Ormas

BANJARMASINPOST.CO.ID - BELAKANGAN ini ramai masyarakat membicarakan ormas atau organisasi masyarakat. Tentu saja yang dibicaranya bersifat negatif. Ormas ini memalak perusahaan ini, ormas itu meminta ‘bantuan’ perusahaan itu.

Ormas yang dibicarakan ini spesifik. Ciri-cirinya kebanyakan beratribut aparat keamanan bahkan militer. Kepemimpinannya mengadopsi gaya komando. Selain militeristik, ada pula yang berunsur kedaerahan dan kesukuan. Mereka pun sering tampil garang jika berhadapan dengan masyarakat atau pelaku usaha.

Di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Barito Selatan, sebuah ormas bahkan berani menyegel sebuah perusahaan. Apa kewenangannya hingga bisa menutup sebuah tempat usaha yang menjadi tempat banyak orang mencari makan?

Bukan tidak mungkin persoalan ini juga terjadi di Kalimantan Selatan. Hal ini karena di Kalsel juga banyak ormas. Mereka pun mengenakan seragam.

Jika melihat sekelompok orang dengan seragam, apalagi bak aparat keamanan, tentu membuat masyarakat takut. Ketakutan inilah yang dimanfaatkan sekelompok orang untuk mencari keuntungan.

Padahal dahulu, masyarakat sipil tidak diperbolehkan mengenakan atribut aparat keamanan. Jangan sekali-kali mengenakan pakaian loreng, jika tidak ingin diangkut ke markas tentara.

Tapi sepertinya aturan itu tidak berlaku lagi. Bahkan satuan keamanan atau satpam diminta berseragam layaknya polisi.

Sementara ini aparat berwenang tidak terlihat bergerak untuk mengatasi keresahan masyarakat mengenai keberadaan ormas. Ini tentu bisa menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan aparat keamanan justru memanfaatkan ormas untuk mendapat keuntungan. Bisa pula karena aparat takut.

Oleh karena dibiarkan bahkan mungkin dipelihara, ormas merajalela. Bahkan ada pemimpin ormas yang berani melawan mantan petinggi militer. Memelihara ormas seperti memelihara anak macan. Besar sedikit bisa menggigit.

Bila aparat keamanan tidak berani bersikap, apalagi masyarakat serta pengusaha. Pertama yang terjadi adalah kepasrahan. Permintaan uang dari ormas selalu dipenuhi. Keuntungan pengusaha pun menipis. Jika tidak sanggup lagi maka akan dibebankan ke konsumen. Ini tentu menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ujung-ujungnya masyarakat tidak mau membeli produk pengusaha.

Namun pada titik tertentu, masyarakat pasti akan melawan. Beberapa kelompok masyarakat mulai menyuarakan penolakan terhadap ormas.

Sedangkan pengusaha punya cara yang lebih ekstrem, Jika terus-menerus dimintai uang dan dipalak, lebih baik tutup usaha. Apalagi mereka telah menghadapi banyak pungutan dari oknum pemerintah. Padahal pengusaha telah membayar pajak.

Tidak kondusifnya iklim usaha tentu akan berdampak pada investasi. Mana mau pemilik modal menanamkan uangnya di Indonesia. Seorang pengusaha Indonesia bahkan mendirikan maskapai penerbangan dengan berkantor di Singapura.

Persoalan ini menjadi ujian bagi Presiden Prabowo, apakah berani atau takut menghadapi ormas yang suka memalaki masyarakat dan pengusaha. Prabowo harus bisa membuktikan bahwa dia presiden masyarakat, bukan presiden ormas. (*)