Rapat Paripurna DPRD Batola Bahas LKPj Bupati 2024 dan Tiga Raperda Strategis

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 pada Rabu (30/4/2025) di Ruang Sidang Paripurna DPRD.

Rapat ini membahas Keputusan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2024 dan penyampaian tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting.

Tiga Raperda yang diajukan Pemerintah Daerah tersebut yakni Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah menjadi Perseroan Daerah, Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri menjadi Perseroan Daerah dan Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wakil Bupati Batola, Herman Susilo yang menyampaikan sambutan mewakili Bupati, menjelaskan bahwa perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk menyesuaikan nomenklatur dan objek pajak serta retribusi sesuai amanat UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kemudian menyelaraskan kebijakan tarif dan mekanisme pemungutan agar lebih akuntabel dan transparan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan Anggota DPRD, kepala SKPD, perwakilan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Barila, serta wartawan dan insan pers yang turut meliput jalannya sidang.

Rapat ini menjadi momentum strategis bagi Pemkab Batola dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien dan transparan, serta memperkuat posisi BUMD sebagai pilar ekonomi lokal.(AOL/*)