Hadapi Puncak Kemarau, Pemprov Kalsel Ajukan Bantuan Lima Unit Helikopter 

BANJARMASINPOST.CO.ID-Pemprov Kalsel telah mengajukan bantuan lima unit helikopter water bombing, dua helikopter patroli, serta pelaksanaan OMC kepada BNPB sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi puncak kemarau.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa surat usulan resmi tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur Kalsel Muhidin, dan dikirimkan ke pemerintah pusat.

 “Usulan ini bagian dari strategi antisipatif. Jadi seandainya terjadi karhutla, kita sudah siap,” ujarnya.

 Meskipun hujan masih turun di beberapa wilayah, pendekatan dini tetap dianggap penting dalam upaya mitigasi.

Baca juga: Pemkab Tapin Copot Papan Nama Ormas Khalifatul Muslimin di Desa Kelumpang

Baca juga: Antisipasi Kebakaran Lahan, Pemprov Kalsel Akan Revisi Perda Pengendalian Karhutla

Sementara itu Kalsel menjadi salah satu dari tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla tahun ini, bersama Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur (IKN), dan Sulawesi Selatan.

Menanggapi arahan BNPB, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan status darurat dan mengajukan usulan bantuan.

Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Kalsel telah melakukan sejumlah langkah mitigasi lebih awal.

 Di antaranya adalah apel siaga, revisi Perda pengendalian karhutla, pemetaan wilayah rawan, pendirian posko lapangan, hingga distribusi perlengkapan ke daerah.

 Selain itu, patroli rutin juga dilakukan di kawasan strategis seperti ring 1 Bandara Syamsudin Noor. Bahkan di beberapa desa, kanal air telah disiapkan sebagai bagian dari antisipasi dini menjelang puncak kemarau.

 “Kami juga telah mengusulkan OMC dan operasi udara ke pusat sebagai penguatan kesiapsiagaan,” jelasnya.

 Data BNPB mencatat, sepanjang 1 Januari hingga 1 Juli 2025, terjadi 143 kejadian karhutla di Indonesia. Sementara di Kalsel, dari Januari hingga Juni, tercatat 25 kejadian. Seluruhnya masih berskala kecil dan berhasil ditangani cepat oleh masyarakat dan petugas gabungan.

 Meski belum ada kejadian besar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau akan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2025. Artinya, potensi karhutla masih tinggi dalam waktu dekat.

 Penanganan karhutla tahun 2024 lalu juga dinilai lebih efektif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan dalam percepatan usulan bantuan udara, pembasahan dini lahan gambut, serta pelaksanaan OMC yang dilakukan lebih awal.

Sebagai tindak lanjut, rapat lanjutan penanganan karhutla dijadwalkan digelar kembali pada pekan kedua Juli 2025, bersama Menko Polhukam, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.  (lis/riz)