M Isra Ramli Deputi I Bakom RI: Lebih Banyak yang Mensyukuri MBG

BANJARMASINPOST.CO.D- Silih berganti kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Selatan.

 Sebanyak 134 siswa dari berbagai sekolah di Martapura Kabupaten Banjar keracunan usai menyantap makanan yang dipasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tungkaran pada 29 September 2025.

Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini pun sontak mendapat sorotan berbagai kalangan. Bahkan ada yang lantang menyerukan agar MBG dihentikan karena menyangkut nyawa pelajar.

Menanggapi persoalan ini, Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, yang dulu bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan, menyebar tim ke sejumlah daerah.

Di Kalsel, tim dipimpin oleh Deputi I Muhammad Isra Ramli. Mereka tiba di Banjarmasin pada Kamis (16/10/2025).

Isra pun menyempatkan diri hadir dalam Program BTalk Banjarmasin Post Bicara Apa Saja.

 Perbincangan yang dipandu Jurnalis Anjar Wulandari ini ditayangkan di akun YouTube Banjarmasin Post News Video, Facebook BPost Online dan Instagram @banjarmasinpost, Senin (20/10/2025). Berikut petikannya:

Bakom ini apa sih?

Badan Komunikasi Pemerintah adalah badan baru yang melanjutkan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jadi ada perubahan dari Kantor ke Badan.

Tujuannya memastikan komunikasi pemerintah berjalan efektif dan kemudian menghasilkan kepercayaan dan dukungan dari rakyat atas program yang dijalankan pemerintah.

Di Kalsel belum lama ini ada insiden keracunan masal MBG. Apakah kasus ini jadi perhatian pemerintah pusat?

MBG sudah berjalan lebih dari 9 bulan. Pada saat launching pertama, hanya ada 150 SPPG. Mungkin sekarang sudah lebih dari 10 ribu. Jadi dapurnya bertambah banyak, penerima manfaat bertambah besar, kemudian dampak ekonominya mulai berasa.

Tapi saat dilakukan percepatan, muncul variasi persoalan. Ada dapur yang bisa berjalan tapi quality controlnya tidak bagus, pengamanan makanannya kurang dijaga. Sebagai sebuah kerja besar, sudah pasti kemungkinan itu terjadi.

Makanya pemerintah melakukan pembenahan, dibikin tim investigasi, ada inpres baru untuk memperbaiki tata kelola. Kita ini mau memperbaiki gizi, bukan membunuh anak sekolah. Tentu saja kedatangan saya ke Kalsel ingin lihat bagaimana MBG berjalan.

Kalau tidak bisa diperbaiki, sejumlah kalangan meminta MBG dihentikan. Apa tanggapan pemerintah?