KPK Warning Pejabat di Kalsel, Daerah Kaya SDA Rentan Korupsi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pentingnya integritas di daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) seperti Kalimantan Selatan, sebagai benteng utama mencegah praktik korupsi.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, dalam Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif dan Legislatif yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini diikuti jajaran kepala SKPD Pemprov Kalsel dan anggota DPRD Kalsel.

“Kekayaan alam seharusnya menjadi berkah, bukan sumber kerusakan dan ketimpangan sosial. Kalau tidak dikelola dengan integritas, daerah bisa rusak dan rakyat tidak sejahtera,” tegas Agung.

Menurutnya, pelatihan ini menjadi bagian dari upaya membangun kesasaran kolektif agar pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam mengelola amanah rakyat.

Baca juga: Gubernur Muhidin Bantah Tudingan Dana Mengendap, Ada Sanksi untuk Pihak Lalai di Bank Kalsel

Baca juga: BREAKING NEWS- 1.560 Kendaraan Dinas di Banjarbaru Menunggak Pajak, Tim Tagih Super PKB Dibentuk

Ia menegaskan, pemimpin daerah harus berani berubah dan tidak menutup mata terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggar integritas.

Pelatihan yang digelar KPK itu dihadiri Gubernur Kalsel Muhidin, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, dan Ketua DPRD Kalsel Supian HK.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Muhidin menegaskan komitmen Pemprov Kalsel memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Integritas adalah fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penindakan, tapi haris dimulai dari pembinaan sistem,” ujarnya.

Muhidin menambahkan, Pemprov Kalsel terus memperkuat sistem pengawasan internal, transparansi anggaran, serta memperlias penerapan e-government dan reformasi birokrasi agar pengelolaan keuangan publik lebih akuntabel.

Ia juga berharap pelatihan antikorupsi dari KPK ini mampu memperkuat pemahaman pejabat eksekutif dan legislatif terhadap batasan serta mekanisme penggunaan anggaran daerah, sehingga penyimpangan bisa dicegah sedari dini.

“Dengan pembekalan seperti ini, para pejabat akan lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Harapan kita, Kalsel benar-benar menjadi daerah yang bersih dan sejahtera,” ujar Muhidin.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)