Tak Penuhi Syarat Administrasi, Enam Belas Peserta Lelang Jabatan Pemprov Kalsel Rontok

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemprov Kalimantan Selatan maju ke tahap berikutnya. 

Dari 89 orang yang mendaftar, 73 dinyatakan memenuhi syarat administrasi, sementara 16 lainnya harus terhenti di tahap awal karena berkas yang tidak sesuai ketentuan.

Menurut Kasubbid Promosi BKD Kalsel, Ahmad Nur Ardi, proses verifikasi dilakukan melalui aplikasi ASN Karier BKN. 

Dia menyebut beberapa peserta tersisih karena masalah-masalah umum yang sebenarnya sudah dijelaskan di pengumuman seleksi.

“Masih ada yang melewati batas usia 56 tahun, ada yang belum memenuhi pengalaman minimal dua tahun sebagai administrator atau fungsional madya. Ada juga yang tidak mengunggah SPT 2024, hanya SPT 2023 atau bahkan bukti potong dari bendahara. SKP pun ada yang hanya mengunggah satu tahun, serta juga peserta yang mengaplod keterangan sehat bukan dari RS Pemerintah,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Baca juga: Dugaan Penggelapan Rp 2,6 M di Dinkes Banjarbaru Berjalan, Ternyata Uang Persediaan Operasional 

Baca juga: Puluhan Bollard di Panglima Batur Banjarbaru Raib, PUPR Berencana Melapor ke Polisi

Tahun ini, kata Ahmad Nur Ardi seleksi dibuka untuk 12 posisi JPT, masing-masing enam jabatan eselon II A dan enam eselon II B.

Para peserta yang lolos administrasi akan menjalani asesmen kompetensi manajerial serta sosial kultural oleh Pusat Penilaian Kompetensi BKN.

Hari pertama asesmen dijadwalkan pada 25 November 2025 di SMKN 1 Martapura. Tiga hari berikutnya berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru. Setelah itu, peserta harus mengunggah makalah sesuai jadwal yang ditetapkan panitia.

Tahap akhir adalah sesi wawancara dengan Tim Pansel pada 1–3 Desember. 

Panitia Seleksi beranggotakan lima orang, terdiri dari Sekda Kalsel, Kepala Bapenda Kalsel, Rektor UIN Antasari, Kepala BPKP, serta seorang tenaga ahli gubernur, Prof Hatta.

Dua belas jabatan di Pemprov Kalsel yang dilelang mulai dari  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 

Kemudian Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin, Wakil Direktur Penunjang Non Medis, Hukum dan Diklat RSUD Ulin Banjarmasin, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda, Kepala Biro Perekonomian Setda, Kepala Biro Umum Setda, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda.  (Banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)