Harmonisasi Jadi Prioritas Pembangunan, DPRD Tala Dorong Penguatan Program Kesbangpol

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI – DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), menegaskan bahwa harmonisasi sosial bukan sekadar capaian seremonial, melainkan pondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. 

Penegasan ini disampaikan menyusul diraihnya penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dan diterima oleh Kepala Badan Kesbangpol Tala H Bambang Kusudarisman, Senin (17/11), di Jakarta. 

Capaian ini menunjukkan bahwa Tanah Laut berada dalam kategori daerah yang mampu menjaga stabilitas sosial, kerukunan, serta ketertiban umum di tengah dinamika masyarakat yang makin kompleks.

Harmonisasi Adalah Syarat Utama Kemajuan Daerah

Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar menjelaskan keberhasilan ini merupakan gambaran komitmen pemerintah daerah, terutama Badan Kesbangpol, yang secara konsisten melakukan program pembinaan, fasilitasi dialog, dan koordinasi lintas elemen masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya simbol, melainkan bukti bahwa pemerintah daerah hadir dalam menjaga kebersamaan. Kami di DPRD memberikan apresiasi tinggi atas kerja nyata Pemkab, khususnya Bakesbangpol,” ujar Khairil, Kamis (20/11/2025).

Khairil menegaskan harmonisasi sosial adalah modal besar yang tidak boleh dianggap remeh. Tanpa rasa saling percaya, tanpa ruang dialog yang aktif, dan tanpa stabilitas keamanan, seluruh program pembangunan akan sulit berjalan optimal.

Ketika masyarakat merasa aman, rukun, dan saling menghargai, maka investasi masuk lebih mudah. Pelayanan publik pun berkembang dan agenda pembangunan jangka panjang dapat dilaksanakan tanpa hambatan.

DPRD Dorong Penguatan Program dan Anggaran Pembinaan Harmoni

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Tala memastikan dukungan penuh terhadap berbagai program Kesbangpol yang berkaitan dengan pembinaan ideologi kebangsaan, peningkatan kewaspadaan dini, pencegahan konflik sosial, hingga dialog lintas agama dan budaya.

Khairil menekankan ke depan DPRD akan terus mendorong penguatan program melalui:

Optimalisasi anggaran pembinaan masyarakat, terutama kegiatan yang menyasar generasi muda, tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas lokal.

Memperluas ruang-ruang dialog agar masyarakat memiliki kanal komunikasi yang efektif dan mencegah potensi gesekan sosial.

Memperkuat koordinasi lintas lembaga, karena menurutnya, keharmonisan tidak dapat dibangun oleh satu instansi saja, melainkan melalui kerja sama semua pihak.