Ultimatum Pejabat Terkait Serapan Anggaran Rendah, Gubernur Muhidin Bakal Terapkan Pakta Integritas

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh pimpinan SKPD terkait rendahnya serapan anggaran tahun berjalan.

Ia memberi sinyal bahwa pimpinan yang gagal melaksanakan anggaran sesuai perencanaan, harus siap mundur atau dinonjobkan.

“Rendahnya resapan belanja tahun ini tidak boleh terulang. Jika pimpinan tidak bisa menggunakan dana sesuai anggaran dan perencanaan, maka harus bersedia mundur atau dinonjobkan,” tegas Muhidin, usai Rapat Koordinasi Progres Realisasi Fisik dan Keuangan 2025 di Ruang Aberani Sulaiman, Jumat (21/11/2025).

Ia juga meminta seluruh SKPD segera menyiapkan rencana percepatan penggunaan anggaran untuk 2026.

Baca juga: Standar Baru MBG Mulai Diterapkan di Kalsel, Memasak Diminta Selesai Pukul 04.00

Baca juga: Jambret Renggut Gelang Emas Guru Ponpes di Tanahlaut, Pelaku Bikin Korban Tersungkur di Aspal

Pada Januari 2026, Pemprov Kalsel bahkan akan menerapkan Pakta Integritas bagi seluruh pimpinan SKPD bila serapan rendah kembali terjadi.

Langkah tegas ini, kata Muhidin, menjadi komitmen Pemprov Kalsel untuk memastikan APBD terserap maksimal dan memberi dampak nyata bagi pembangunan serta pelayanan publik.

“Saya mengharapkan pada 2026 nanti tiap SKPD bisa menyiapkan rencana penggunaan belanja ataupun anggaran yang sudah disiapkan. Jika hal ini terulang kembali, serapannya rendah, maka nanti di bulan Januari 2026 kita akan membuat Pakta Integritas,” tegasnya. (Banjarmasinpost.co.id/muhammad syaiful riki)