RAPBD Kalsel 2026 Disepakati, Target Pendapatan Rp7,34 T, Belanja Daerah Rp9,20 T

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Selatan tahun 2026 disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat final di Banjarmasin, Jumat (21/11/2025).

Dalam kesepakatan tersebut, belanja daerah 2026 mencapai Rp 9,20 triliun, dengan dukungan SILPA 2025 sebesar Rp 1,9 triliun.

Ketua TAPD Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan, postur RAPBD 2026 mencakup target pendapatan Rp 7,34 triliun dan belanja Rp 9,20 triliun.

“Untuk belanja, kita sudah tambahkan dari sisa lebih anggaran tahun 2025 sebesar Rp 1,9 triliun, sehingga belanja kita tahun 2026 menjadi Rp 9 triliun 205 miliar lebih,” ujarnya.

Baca juga: RAPBD Kalsel 2026 Dipangkas Rp 1,57 Triliun, Kegiatan Sosper Dewan Ikut Kena Imbas

Rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPRD Kalsel Supian HK tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Banggar Kartoyo, HM Alpiya Rakhman, serta Ketua BPKAD Kalsel Fatkhan.

Usai rapat, Supian menyampaikan bahwa dokumen yang disepakati akan dibawa ke paripurna DPRD.

“Nanti tinggal kita bawa ke rapat paripurna untuk diputuskan,” katanya.

Dalam rincian pendapatan, PAD tercatat Rp 4,61 triliun, terdiri dari pajak daerah Rp 3,75 triliun, retribusi Rp 699,87 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 70,40 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 87,88 miliar.

Pendapatan transfer dari pusat dan antar daerah berjumlah Rp 2,61 triliun, mencakup Dana Bagi Hasil Rp 822,89 miliar, Dana Alokasi Umum Rp 996,89 miliar, Dana Alokasi Khusus Rp 531,37 miliar, serta transfer antar daerah Rp 260 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 116,63 miliar.

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 5,54 triliun, meliputi belanja pegawai Rp 2,85 triliun, barang dan jasa Rp 2,59 triliun, hibah Rp 80 miliar, dan bantuan sosial Rp 9,62 miliar.

Belanja transfer sebesar Rp 1,43 triliun mencakup belanja bagi hasil Rp 1,41 triliun dan bantuan keuangan Rp 25,21 miliar.

Belanja tidak terduga ditetapkan Rp 50 miliar, sedangkan belanja modal sebesar Rp 2,17 triliun, dengan alokasi terbesar pada pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan Rp 1,55 triliun.

Pembiayaan daerah mencatat penerimaan Rp 1,96 triliun dari SILPA 2025. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 100 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Bank Kalsel.

• Ultimatum Pejabat Terkait Serapan Anggaran Rendah, Gubernur Muhidin Bakal Terapkan Pakta Integritas

Ketua BPKAD, Fatkhan, menyampaikan alokasi tersebut bagian dari rencana penambahan modal bertahap.

“Dari total rencana 400 miliar sampai 2027, dalam APBD murni 2026 dialokasikan 100 miliar dan APBD Perubahan 100 miliar,” ujarnya.

RAPBD 2026 dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel pada pekan depan.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)