Catatan untuk Pejabat

BANJARMASINPOST.CO.ID - DUNIA tengah ramai memperbincangkan catatan mendiang Jeffrey Epstein. Itu setelah pengadilan Amerika Serikat memutuskan membuka filenya. Informasi mengejutkan pun didapat masyarakat internasional. Banyak tokoh lintas negara menjadi kliennya dalam urusan prostitusi, bahkan terhadap anak-anak di bawah umur.

Sejumlah di antaranya adalah pemimpin pemerintahan. Bahkan Presiden AS Donald Trump disebut-sebut kerap berhubungan dengan Epstein. Upaya pemakzulannya pun jadi wacana. Terlebih Trump tengah mendapat banyak kecaman dari rakyatnya berkaitan dengan persoalan dalam negeri.

Dalam file Epstein juga tertera nama sejumlah tokoh Indonesia, kendati tidak berkaitan dengan tindak pidana. Beberapa nama pebisnis muncul berkaitan hubungan mereka dengan Trump.

Ada pula nama Presiden Joko Widodo dalam kliping berita dan laporan situasi politik Indonesia. Demikian pula Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah arsip internal World Bank Group.

Apa yang bisa dimaknai dari kasus ini? Maknanya adalah sepandai-pandainya kita menyimpan keburukan suatu saat berbongkar juga. Tidak saat kita hidup, bisa jadi itu terjadi setelah kita meninggal dunia. Tidak saat kita berkuasa, dapat pula terbongkar saat pengaruh sudah lepas dari genggaman.

Baca juga: Jadi Anak Sambung Pengusaha Kaya, Kemandirian Sulung Ammar Zoni di Rumah Haldy Sabri Tuai Sorotan

Dunia sudah sedemikian maju. Apa yang terjadi di Barat, dapat dengan mudah diketahui masyarakat di belahan Timur. Apa yang berlangsung di masa lalu, bisa pula dilacak saat ini. Demikianlah catatan digital.

Para pejabat negeri ini, termasuk Presiden Prabowo Subianto, perlu menancapkannya dalam pikiran. Soalnya banyak pejabat bilang A, ternyata sebelum berkuasa bilang B. Dulu menyatakan antikorupsi, ternyata malah menerima suap dan harus berurusan dengan hukum.

Masyarakat dengan mudah mendapatkan rekaman video, dokumen dan rekam jejak pejabat dan melakukan perbandingan. Makanya jangan heran jika sekarang banyak orang mengulik ijazah Jokowi dan melacak prosesnya.

Ada yang bisa dijadikan pelajaran dari hal ini? Pelajarannya adalah untuk menjadi pejabat publik harus reka tidak memiliki privasi. Seluruh waktunya tidak lagi untuk diri dan keluarga, melainkan untuk negara.

Jangan sampai saat kampanye berkoar-koar menyerahkan diri sepenuhnya untuk masyarakat, setelah menjabat meminta privilege atau hak istimewa. Kemana-mana harus dikawal dan dinomorsatukan.

Pejabat harus mematuhi hukum dan etika. Keputusan yang dikeluarkannya harus untuk kepentingan masyarakat. Bila itu dilakukan jangan salahkan masyarakat memberikan penilaian negatif. Bila itu tidak bisa dilakukan sekarang, bisa jadi cemoohan diberikan setelah tidak lagi menjabat. Semua akan tercatat secara digital hingga bisa diketahui anak cucu. (*)