Mengendalikan Lonjakan Harga

BANJARMASINPOST.CO.ID- BELAKANGAN ini, harga bahan kebutuhan pokok di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami kenaikan. Baru saja harga kedelai mulai merangkak saat cabai telah naik, kini minyak goreng juga mengalami hal serupa.

Seperti di Banjarbaru, MinyaKita satu liter sekarang Rp 18 ribu, sebelumnya Rp 15 ribu. Ukuran dua liter naik dari Rp 35 ribu jadi Rp 37 ribu.  Merek lain juga ikut naik, di antaranya merek Sunco, informasi dari agen modal sudah Rp 44.500 per dua liter, padahal dieceran sebelumnya dijual Rp 44.000.

Secara umum, bagi konsumen, yang terpenting harus ada jaminan bahwa barang tersebut tersedia di pasar. Ini penting, sebab apalah artinya harga murah tetapi barang tidak diketemukan di pasar. Tanpa jaminan ketersediaan, akan diikuti lonjakan harga secara ilegal, jauh diatas kewajaran.

Bukan hanya itu, harus ada jaminan bahwa komoditas tersebut memiliki keandalan dalam bentuk mutu atau kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tidak ada rekayasa pengurangan atau penambahan bahan yang dapat membahayakan. Selain itu prinsip keterjangkauan yang menjamin lonjakan harga masih dalam batas daya beli konsumen.

Namun, pada kasus lonjakan harga yang patut diduga akibat permainan oknum spekulan, maka tidak mudah bagi konsumen untuk memahami hal itu. Apalagi jika laju kenaikan harga lebih cepat ketimbang pendapatan. Ini akan semakin memperbesar alokasi belanja konsumen hanya untuk kebutuhan pokok. Padahal kebutuhan manusia tidak hanya pangan, tapi juga jaminan kesehatan, transportasi, pendidikan, perumahan dan lain-lain.

Nah, pada titik permasalahan inilah sejatinya kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah harus mampu melakukan langkah-langkah strategis demi stabilisasi harga kebutuhan pokok. Langkah pertama yang kerap dilakukan pemerintah adalah melakukan operasi pasar.

Kondisi psikologis dari polemik berkepanjangan acap kali dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk mempermainkan sejumlah komoditas. Kebutuhan pokok masyarakat ditimbun, otomatis supply barang ke pasar akan lebih kecil dari demand.

Kondisi ini jelas akan berpengaruh terhadap harga. Melalui mekanisme operasi pasar diharapkan keseimbangan supply dan demand kembali terjaga.

Ada beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam melakukan operasi pasar. Idealnya operasi pasar dilakukan dalam sistem yang tertutup dengan target konsumen spesifik, yaitu mereka yang terdampak langsung akibat kenaikan harga. Artinya, yang menjadi ukuran pemerintah adalah berapa banyak masyarakat tidak mampu yang dapat mengakses operasi pasar, bukan berapa banyak komoditas yang telah dilepas pemerintah.

Kedua, mengendalikan harga melalui instrumen regulasi yang mengontrol pasar. Ketiga, memangkas rantai distribusi logistik yang berbelit dan cenderung koruptif. Keempat, membentuk atau melakukan penguatan kelembagaan yang mengontrol harga.

Sudah saatnya menentukan langkah-langkah penyelamatan konsumen. Jika dilandasi oleh kemauan politik yang kuat, rasanya tidak terlalu sulit bagi pemerintah untuk mengendalikan lonjakan harga. (*)