Surat Berlogo DPR yang Dikirim ke KPK Ternyata Atas Perintah Setya Novanto, Ini Isinya
Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan, pengiriman surat pemberitahuan ketidakhadiran yang berlogokan
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan, pengiriman surat pemberitahuan ketidakhadiran yang berlogokan DPR atas inisiatif Setya Novanto.
Ia mengatakan, selaku kuasa hukum dirinya tentu memberika legal opinion (pendapat hukum) kepada Novanto.
Ia pun menyarankan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014, pemanggilan anggota DPR oleh lembaga penegak hukum harus seizin Presiden.
Novanto lantas menerima saran tersebut dan menginstruksikan agar Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR membuat surat tersebut dan mengirimkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
Baca: Ternyata Ini Isi Surat DPR untuk KPK Terkait Pemanggilan Novanto yang Menghebohkan Itu
Baca: Wow! Sudah 1.336 Laporan Cyber Crime Se Indonesia, Termasuk Meme Setya Novanto
Baca: Kasus Meme Setya Novanto Berlanjut, Polri: Jangan Mencet Baru Mikir!
Baca: Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi, Warganet: Bentar Lagi Akting Wafat
"Gini, saya hanya memberikan masukan bahan. Karena seperti contoh, kan, Anda menanya saya Pak menurut Bapak bagaimana? Saya kan bikin LO kan legal opinion. (instruksi pembuatan surat ke Setjen DPR) melalui Pak SN (Setya Novanto)," katanya di kantornya di Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2017).
Ia membantah jika dirinya langsung menginstruksikan Setjen DPR untuk mengirimkan surat ke KPK yang isinya menyatakan pemeriksaan Novanto harus seizin Presiden sebagaimana yang tertera di Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3).
"Tidak, yang dalam hal ini semua dilakukan oleh Pak Setnov (Setya Novanto) sendiri bukan saya. Saya tidak bisa menyentuh organisasi, saya bukan advokat yang disewa oleh lembaga DPR," lanjutnya.
Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu kembali tak menghadiri pemeriksaan dirinya oleh KPK pada Senin (6/11/2017).
Sedianya, kemarin Novanto dijadwalkan diperiksa sebagai saksi tersangka proyek pengadaan e-KTP Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.
Ia beralasan sebagai anggota DPR pemanggilannya oleh KPK butuh izin dari Presiden sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Novanto lantas mengirimkan surat kepada KPK melalui Setjen DPR.
