Berita Jakarta
Inilah 5 Program Unggulan Anies-Sandi yang Batalkan Program Ahok, Nomor 4 Paling Berani
ubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan berbagai keberhasilannya dalam memimpin Jakarta selama 100 hari pertama.
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan berbagai keberhasilannya dalam memimpin Jakarta selama 100 hari pertama.
Melalui akun instagramnya, Anies setidaknya menyebut ada 29 jenis kebrakan yang ia lakukan bersama Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Salah satu gebrakan itu adalah menutup panti pijat/spa Alexis di kawasan Ancol, Jakarta Utara, karena dinilai sebagai tempat maksiat.
Gebrakan lainnya adalah menarik Raperda Reklamasi pantai Jakarta. Ini adalah kebijakan paling berani dan melawan kebijakan Ahok dan pemerintah pusat.
Ahok di akhir kepemimpinannya ingin segera menuntaskan raperda ini tetapi gagal.
Baca: Plus Minus 100 Hari Anies-Sandi dan 100 Hari Jokowi-Ahok, ini yang Paling Mencolok
Dalam pengamatan Wartakotalive.com, setidaknya ada lima program unggulan Anies-Sandi dalam 100 hari memimpin Jakarta yang bertentangan dengan program Ahok.
Kelima program itu sekaligus juga meniadakan atau membatalkan program gubernur sebelumnya,
Beberapa kebijakan Gubernur Jakarta sebelummya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dibatalkan Anies.
1. Mengizinkan sepeda motor melintas di kawasan jalan protokol, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin.
Sebelum keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kebijakan Ahok ini keluar, Anies telah menyatakan akan mengizinkan motor melintas di jalan protokol.
2. Mengizinkan kegiatan keagamaan, seperti pengajian, di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Baca: 100 Hari Kerja Anies-Sandi, Bentuk KPK untuk Antisipasi Korupsi Secara Sistematis
3. Membangun shelter Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Kampung ini digusur oleh Ahok meskipun sebelumnya ia bersama Joko Widodo ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wagub DKI Jakarta 2012 berjanji tidak akan menggusurnya.
4. Menarik Raperda Reklamasi pantai Jakarta. Ini adalah kebijakan paling berani dan melawan kebijakan Ahok dan pemerintah pusat. Ahok di akhir kepemimpinannya ingin segera menuntaskan raperda ini tetapi gagal.
5. Menjadikan kawasan Tanah Abang tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan menutup akses kendaraan pribadi. Kebijakan Ahok melarang PKL berjualan di sepanjang jalan di kawasan Tanah Abang. (*)
