Pendidikan Hak Anak Bangsa

Oleh: Enggi Setya Ningrum Dewanti
Warga Sungai Danau

SAAT ini, ketika seseorang bermimpi memperbaiki kehidupan maka ijazah pendidikan tinggi menjadi suatu kewajiban untuk dimiliki. Di sinilah peran perguruan tinggi negeri yang seyogyanya menjadi solusi atas pendidikan murah berkualitas bagi semua kalangan.

Untuk menjawab hal ini, pada 2013, pemerintah meluncurkan program UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang memungkinkan calon mahasiswa untuk membayar tarif flat-tunggal sejak awal kuliah hingga lulus. Apa yang menjadi kelemahan sistem ini?

Walaupun pemerintah menjanjikan kenaikan bantuan operasional hingga Rp 2,7 triliun untuk sekitar 92 PTN di Indonesia, hal ini tidak menghapus kenyataan bahwa mahasiswa masih diharuskan untuk membayar sejumlah uang pangkal untuk masuk PTN.

Besaran uang pangkal ini bisa mencapai belasan hingga puluhan jutaan rupiah yang ditetapkan sekali selama masa studi. Hal ini tentunya memberatkan banyak mahasiswa, karena penentuan nominal uang pangkal tersebut akhirnya tidak lagi berdasarkan kemampuan dari calon mahasiswa, melainkan dari perhitungan yang dibuat institusi pendidikan tinggi tersebut.

Artinya, angkanya bisa saja melambung lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya.

Seharusnya pendidikan tinggi bisa dijangkau semua anak bangsa. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah menjalankan sistem pendidikan tinggi yang mampu merangkul semua tingkatan pemuda generasi penerus bangsa, agar setiap mimpi yang ada pun bisa diwujudkan untuk kemakmuran bangsa ini.

Sudah terbukti bahwa anak bangsa mampu bersaing dalam segala bidang di kancah internasional. Jika pemerintah memberikan perhatian lebih banyak pada pemerataan kualitas pendidikan tinggi dan biaya yang terjangkau, bangsa ini akan mampu menjadi raksasa ekonomi, bukan hanya dari konsumsi yang tinggi namun juga dari segi produktivitas, kreativitas, dan pemikiran yang kritis dari generasi muda nya. (*)