Leburisasi

PEMERINTAH baru nanti harus ekstra hati-hati. Sebab begitu menapakkan kaki untuk mulai menjalankan tugas sudah akan diadang oleh kesepakatan regional ASEAN yang akan memulai pasar bebas pada 2015.

Ini merupakan kesepakatan pemimpin ASEAN yang sudah dirembuk sejak lama dan Indonesia termasuk di dalamnya. Dengan memberlakukan liberalisasi pasar maka tidak ada sekat lagi.

Arus barang dan jasa, tenaga kerja, modal akan lebih bebas masuk ke Indonesia. Menurut Tempo. ada 12 sektor yang akan dipercepat liberalisasinya. Yaitu industri agro, peralatan elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu dan tekstil, transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik dan teknologi informasi.

Apakah ini sesuai visi misi pemerintahan mendatang? Capres dari PDIP Joko Widodo (Jokowi) menetapkan program Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sementarta capres dari Gerindra, Prabowo Subianto, akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi dalam negeri dengan sasaran menjadi macan Asia. Hanya capres dari Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) yang belum jelas karena masih sibuk mencari partner.

Tapi dari kedua kandidat presiden itu jelas yang utama adalah menggerakkan ekonomi dalam negeri. Apakah kita siap memasuki pasar bebas atau tidak, tidak perlu diperdebatkan lagi karena Indonesia sudah terikat oleh perjanjian.

Fakta di lapangan memang bisa bicara lain. Dari segi impor saja, sekarang ini Indonesia sudah dibanjiri  berbagai barang ekspor mulai otomotif, tekstil, kerajinan, pangan, hingga buah-buahan. Hampir tidak ada ruang yang tersisa untuk produk dalam negeri. Padahal liberalisasi pasar akan berlaku mulai 2015.

Kita memiliki berbagai komoditas yang diminati ASEAN. Dari 12 sektor yang akan dibuka untuk pasar bebas, kita punya semua, hanya daya saingnya yang lemah. Sektor pertanian, sayur mayur sampai buah-buahan kita kalah dari Thailand.

Kita juga memiliki kelapa sawit, batu bara, minyak, dan gas  yang juga diburu ASEAN. Tapi ingat, sebagian dari komoditas itu sudah dikuasai asing sejak masih di kebun atau lapangan penggalian batu bara. Minyak kita dikuras habis-habisan untuk mengejar ekspor, tapi juga oleh asing. Pertamina hanya kecil.

Tambang emas ada di Indonesia tapi bukan milik kita karena yang menguasai juga bule. Tekstil kita cukup maju namun  kebanjiran tekstil impor bahkan batik dari Tiongkok juga masuk.

***

Jangan lupa Kalimantan itu produsen terbesar batu bara, tapi listrikya sering padam karena kekurangan batu bara. Kita memiliki cadangan bermiliar-miliar kubik gas, tapi industri pupuk sering kekurangan gas karena lebih banyak diekspor.

Kayu? Pemerintahan yang baru nanti justru harus menghentikan segala jenis penebangan agar hutan kita kembali ‘hidup’, banyak areal hutan yang sekarang tinggal alang-alang.

Perikanan tak usah kita jualpun, mereka sudah ambil sendiri dilautan lewat pencurian besar-besaran.

Kita pintar memasarkan barang, tapi di dalam negeri. Contohnya industri otomotif. Jalan-jalan sudah macet tapi pemerintah malah memproduksi mobil murah tanpa pajak dalam jumlah besar. Sepeda motor hampir seluruhnya untuk dalam negeri. Lantas mau ditaruh mana lagi kalau mereka nanti juga menjual mobilnya ke sini.

Kita hanya bisa berharap siapapun yang akan memimpin negeri ini bisa mengantisipasi keadaan yang silang sengkarut ini. Sekarang saja sudah ada dokter asing yang praktik di Indonesia padahal dokter lulusan dalam negeri banyak yang nganggur.

Lantas apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi pasar bebas ASEAN ini. Daya saing kita di berbagai sektor masih lemah. Hanya TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang daya saingnya kuat karena murah upahnya.

Salah-salah malahan kita yang bakal diserbu karena jumlah penduduk yang besar adalah pasar yang menggiurkan. Tidak ada negara ASEAN yang jumlah penduduknya melebihi Indonesia. Syahwat konsumtif kita juga tak tertandingi. Indonesia adalah pasar induk buat mereka, segala barang bisa masuk dari mana pun asalnya.

Apalagi Indonesia juga menjalin kerja sama multilateral lewat WTO (World Trade Organitation) yang memungkinkan globalisasi perdagangan dunia dengan menghapus segala hambatan.

Kalau pemerintah yang baru nanti terus dirongrong berbagai kepentingan politik seperti pemerintahan sekarang, maka bukan tak mungkin liberalisasi pasar akan berubah menjadi leburisasi dimana ekonomi kita akan hancur lebur. (*)