Keluhan Manja Terhadap BBM

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembatasan solar bersubsidi di Jakarta per 1 Agustus 2014, yang kemudian diperluas ke sejumlah daerah, antara lain Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. Pembatasan penjualan solar bersubsidi dilakukan karena stok jenis bahan bakar tersebut sudah menipis.

Lewat kebijakan tersebut, pemerintah berharap konsumen yang selama ini membeli solar bersubsidi beralih membeli solar non-subsidi yaitu Pertamina Diesel Extra (DEX). Kebijakan pembatasan tersebut dikeluarkan agar kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter bisa cukup sampai dengan akhir tahun 2014.

Kita melihat, kebijakan itu sudah tepat. Hal serupa juga diungkapkan oleh sejumlah pengamat. Sebab, hidup dengan harga BBM yang selalu disubsidi selama ini membuat rakyat tidak peka bahwa BBM adalah bahan bakar yang tidak bisa diperbarui (non renewable).

Dewasa ini, di seluruh dunia, cadangan bahan bakar fosil itu sudah menipis, dan bahkan diperkirakan 50 tahun sudah akan habis.

Nah, pembatasan solar bersubsidi ini (juga nanti jenis BBM bersubsidi lainnya) diharapkan akan mengkondisikan rakyat dengan kenyataan makin menipisnya bahan bakar fosil. Dengan demikian, mereka bisa menghemat penggunaannya.

Pengalaman menunjukkan, dengan harganya yang bersubsidi masyarakat justru “boros” dalam menggunakan BBM. Akibatnya, setiap tahun selalu muncul keluhan dari pemerintah bahwa kuota anggaran untuk subsidi BBM yang digariskan oleh APBN telah jebol. Lebih ironis lagi, hasil penelitian menyebutkan bahwa pembeli terbesar BBM bersubsidi adalah kalangan mampu atau menengah ke atas. Kalangan menengah atas memang lebih boros BBM, karena mereka memiliki mobil.

Sebetulnya, persoalannya kini tinggal bagaimana menyosialisasikan ke masyarakat bahwa BBM bukanlah energi masa depan, dan lambat laun kita harus meninggalkannya. Sosialisasi ini penting karena persoalan BBM subsidi bukan hanya menyangkut aspek hitung-hitungan ekonomi tetapi juga politik.

Ketika “keluhan manja” rakyat tentang harga BBM bersubsidi mencuat, isu tersebut lantas “digoreng” oleh politikus untuk kepentingan politik sesaatnya. Sehingga, mereka bukannya menyadarkan, malah menjerumuskan.

Oleh karena itu, sekali lagi, perlu disosialisasikan pembatasan pemakaian BBM subsidi jenis solar dan premium secara lebih meluas lagi agar publik tidak bingung. (*)