Dilema BBM Bersubsidi

KELANGKAAN BBM bersubsidi akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi. Kelangkaan terjadi hampir merata di semua daerah di Indonesia yang mengindikasikan bahwa penyebabnya berasal dari pasokan, bukan karena masalah insidental. Kelangkaan yang terjadi insidental misalnya karena adanya bencana alam, atau jalur jalan yang tersendat, biasanya hanya akan berakibat di daerah tertentu. Namun kali ini, sebagaimana kita baca di media, kelangkaan BBM bersubsidi merata di seluruh Indonesia.

Saat ini BBM ibarat nafas kehidupan masyarakat. Kelangkaan BBM mengakibatkan keresahan dan kepanikan. Sehingga di tingkat penjual eceran, harga BBM naik lebih tinggi dari biasanya. Kalau di pengecer biasanya per liter Rp 7.000, sekarang ada yang menjual Rp 12.000 dengan alasan kulakan (melansir) susah. Masyarakat pun mau tidak mau harus membeli demi mobilitas sehari-hari.

Kalau kita lihat, pemandangan sehari-hari di SPBU memang lain dari biasanya. Antrean terlihat lebih panjang. Sementara di jalanan, lalu lalang para pedagang eceran berseliweran untuk kulakan di SPBU.

PT Pertamina sebagai pihak yang mengelola BBM satu-satunya sudah memberi penjelasan terkait kelangkaan ini, yang pada intinya adalah kelangkaan terjadi karena pengaturan pasokan.

Sebelumnya, kuota BBM bersubsidi adalah 48 juta kiloliter, namun berdasarkan UU APBN-P 2014, kuota itu dikurangi menjadi 46 juta kiloliter. Dalam hal ini, Pertamina tidak keliru karena kalau kuota melebihi maka angka subsidi membengkak dan bisa-bisa uang negara jebol.

Tali-temali antara BBM bersubsidi dengan pertumbuhan sektor manufaktur khususnya mobil dan motor memang rumit. Di satu sisi karena pertumbuhan ekonomi, maka terjadi peningkatan produksi motor dan mobil. Membengkaknya jumlah motor dan mobil otomatis membuat konsumsi BBM juga naik. Pada gilirannya jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah juga bertambah. Tetapi di sisi lain, mengurangi produksi motor dan mobil akan membuat pertumbuhan ekonomi turun.

Ada upaya dari pemerintah dan Pertamina untuk mengurangi angka subsidi yaitu berupa imbauan agar pemilik mobil membeli BBM nonsubsidi. Namun tampaknya imbauan ini hanya sekadar imbauan. Orang tetap saja berpikir secara ekonomi. Kalau ada yang murah mengapa membeli yang mahal? Bayangkan, orang bermobil disubsidi Rp 5.000 untuk setiap liter yang mereka beli.

Saat ini rata-rata kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia mencapai 1,5 juta barrel per hari. Dari jumlah itu, kapasitas produksi BBM di dalam negeri hanya 650.000 barrel per hari. Selebihnya impor. Dari jumlah itu, kapasitas produksi BBM di dalam negeri hanya 650.000 barrel per hari. Selebihnya diperoleh dari impor.

Dengan kurs tengah Bank Indonesia per 16 Juni 2014 senilai Rp 11.814 per dolar AS, kebutuhan dana untuk impor BBM tersebut setara dengan Rp 1,41 triliun hingga Rp 1,77 triliun.

Angka itu sangat fantastis. Dan ini akan menjadi tugas berat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membereskannya. Sepertinya tidak mungkin pemerintahan SBY akan mengambil langkah drastis terkait BBM, karena pemerintahannya segera berakhir. (*)