Kenaikan Harga BBM Bukan Momok

RENCANA pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), jangan dijadikan momok atau beban yang menakutkan oleh masyarakat. Sebab, kenaikan harga BBM (atau lebih tepatnya pengurangan subsidi) yang diambil pemerintah tentu sudah melalui pertimbangan yang masak dari berbagai aspek.

Demikian diungkapkan oleh Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI, Try Sutrisno, sebagaimana dikutip Antara kemarin. Pernyataan Try Sutrisno itu diungkapkan terkait “kelangkaan” BBM bersubsidi belakangan ini, dan kemudian usulan (khususnya dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla) untuk menaikkan harga BBM subsidi.

Menurut keterangan PT Pertamina (Persero), pihaknya terpaksa memotong jatah harian BBM bersubsidi di semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia, yang membuat BBM subsidi jadi langka. Kebijakan ini merupakan upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi untuk menjamin agar jatah BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah tak jebol.

Jika tidak dilakukan pengendalian dalam penjatahan, Pertamina memperkirakan solar bersubsidi akan habis pada 30 November, dan bensin/premium subsidi akan habis pada 19 Desember 2014.

Mengapa Try Sutrisno meminta agar kenaikan harga BBM subsidi tidak dijadikan momok? Ya kemungkinan karena alasan seperti tersebut di atas.

Sebetulnya, harga BBM bersubsidi kita saat ini sudah tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga sewajarnya (harga keekonomian).

Menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sejumlah negara memakai harga BBM jenis premium dengan standar internasional atau sekitar Rp 12.000 per liter. Meski harganya mahal, namun sektor industri toh tetap bisa berkembang.

Itu berarti ada yang tidak efisien dalam perekonomian kita yang membuat kenaikan harga BBM begitu menjadi momok di Indonesia. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa menggunakan harga BBM dengan harga keekonomian akan berdampak pada tingkat inflasi yang tinggi. Namun, kondisi itu bisa hanya berlangsung sementara, jika kemudian dibarengi pertumbuhan kegiatan bisnis.

Singkatnya, nanti harga akan terkoreksi dengan sendirinya, karena akan ada banyak kegiatan bisnis yang tumbuh, yang didorong oleh alihan alokasi anggaran yang sebelumnya dikucurkan untuk subsidi BBM.

Saat ini di berbagai daerah terjadi kelangkaan BBM, akibat pasokan ke sejumlah SPBU dibatasi. Antrean panjang pun tak dapat dihindari, hingga membuat lalu lintas di beberapa titik menjadi terhambat.

Oleh karena itu, pemerintah harus berani mengambil risiko ‘terburuk’ yakni menaikkan harga BBM, meski harus mengeluarkan sejumlah dispensasi kepada masyarakat golongan bawah. (*)