Pesta Koalisi

Oleh: H Pramono BS

DUNIA baru saja disuguhi peristiwa demokrasi yang terbilang akbar, referendum di Skotlandia. Skotlandia adalah kerajaan tua di sepertiga bagian utara Pulau Britania Raya (Inggris). Kerajaan ini berdiri pada 843 dan bergabung dengan Inggris, sejak 1707 hingga sekarang.

Selama ratusan tahun itu pula tidak sedikit warga yang menentang penggabungan. Tuntutan merdeka pun tak pernah henti. Karena itu penguasa Skotlandia pada 18 September 2014 menyelenggarakan referendum, terus bergabung dengan Inggris atau berpisah. Ternyata 55 persen ingin tetap bergabung.

Isak tangis mewarnai kepedihan kaum pro kemerdekaan. Mereka hanya bisa pasrah. Berpuluh-puluh tahun mereka mendengungkan kemerdekaan dari Inggris, ternyata hasilnya sebaliknya.

Pemimpin Partai Nasional Skotlandia yang juga pemimpin pro kemerdekaan, Alex Salmond, mengaku sangat sedih. Ia langsung mundur dari Menteri Besar Skotlandia, tapi ia tetap sportif, mengajak pendukungnya menerima kekalahan.

Ini seperti peristiwa jajak pendapat di Timor Timur. Bedanya rakyat di sana (entah berdasar kesadaran atau paksaan) memilih merdeka. Beda dengan di Skotlandia, referendum di Timtim juga penuh campur tangan asing khususnya Australia.

Tapi terlepas dari itu semua mungkin perlu diingatkan bahwa demokrasi itu berasal dari rakyat. Referendum sama juga dengan pemilu, pilpres atau pilkada (pemilukada) di Indonesia. Nasib bangsa ditentukan oleh rakyat.

Rakyat Skotlandia sadar dengan itu sehingga apa pun hasilnya harus diterima. Hasil sementara lewat hitung cepat diterima  karena teknologi sudah menjadi bagian dari hidup mereka.

Tidak ada usaha untuk mengusut manipulasi suara karena semua berangkat dengan hati yang bersih. Memang kesal, sedih, kecewa tak terelakkan, tapi mereka sadar rakyat telah mengambil keputusan.

Juga tidak ada upaya lain untuk menjegal sang pemenang dengan mencari-cari kesalahan. Tidak ada upaya balas dendam terhadap rakyat dengan merampas hak pilihnya melalui undang undang (UU) yang didukung kekuatan mayoritas di parlemen.

Juga tidak perlu mencari-cari kesalahan pejabat yang pindah partai lalu diupayakan untuk menyingkirkannya. Wiston Churchill dua kali menjabat Perdana Menteri Inggris, pindah partai dari Konservatif ke Liberal tak pernah digoyang-goyang apalagi dipecat. Dia pindah karena berbeda pendapat dengan ketua partainya dan itu sah, pimpinan Konservatif juga tidak marah-marah.

***

Setelah 69 tahun merdeka, Indonesia rasanya juga perlu membuat perbandingan, demokrasi macam apa yang cocok di negeri ini. Semasa Bung Karno ada Demokrasi Terpimpin, asasnya demokrasi tapi prakteknya rakyat tak dilibatkan.

Zaman Orde Baru ada Demokrasi Pancasila, ternyata malah dimanipulasi untuk mempertahankan kedudukan. Pemilu berulang-ulang dengan bahasa demokrasi tapi rakyat tak merasakan kebebasan yang sesungguhnya.

Baru pascareformasi ini rakyat mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya. Pemilu legislatif dilakukan secara langsung,bahkan tidak lagi memilih tanda gambar tapi memilih orang.