Sumpah Yudhoyono

RAKYAT mulai marah! Baca saja sebuah spanduk yang dipasang oleh Koalisi Kawal Pemilu, di Bundaraan HI, Jakarta, 28 September 2014. Isinya mengecam pengesahan RUU Pilkada. Spanduk berlatar belakang warna merah itu dipasangi enam wajah tokoh nasional, masing-masing: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subiaynto, Amin Rais (PAN), Ketua DPP Golkar Aburizal Bakrie, Ketua PKS Anis Matta, Ketua PPP Suryadharma Ali.

Kalau hanya gambar tidak masalah, akan tetapi pada setiap foto itu diberi tanda silang warna merah, sehingga menutupi sebagian wajah para elite politik di Indonesia itu. Sedangkan di bawahnya tertulis: Pengkhianat Demokrasi.

Bukan cuma di dalam negeri, di Washington DC, Ibukota Amerika Serikat, warga negara Indonesia juga melakukan aksi unjuk rasa protes keras kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang melakukan muhibah ke negeri itu. Di depan Willard InterContinental Hotel, tempat Presiden menginap.

SBY pun bereaksi atas demo itu. “Oh, dibawa ke Amerika, Pilkadanya. Saya tahu dari kelompok partai politik mana,” kata SBY saat memberikan keterangan pers sesaat sebelum meninggalkan Washington DC, Sabtu (27/9) pagi waktu setempat atau Minggu (28/9) WIB.

Seperti dilaporkan wartawan Investor Daily Novy Lumanauw, SBY mengaku adalah sah bagi WNI pada era demokrasi saat ini memprotes keputusan para wakil rakyatnya di DPR. Sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, dirinya berhak mempertanyakan motif di balik aksi WNI itu.

Presiden mengatakan, pilkada langsung yang diberlakukan sejak 2004 banyak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, politik uang, dan penyimpangan dana serta kerap memicu terjadinya konflik horizontal.

“Banyak sekali ekses, penyimpangan, dan penyakit dari sistem yang langsung ini. Ini satu hal yang sangat saya pegang teguh. Tidak mungkin 10 tahun saya memimpin negeri ini, itu saya anggap tidak ada,” katanya. Oleh sebab itu, SBY bertekad untuk memperjuangkan terwujudnya Pilkada langsung dengan perbaikan. “Di era Pak Jokowi, saya akan berjuang untuk ke sistem Pilkada langsung dengan perbaikan. Itu sumpah saya!” katanya.

Di dalam negeri suasana terus memanas, selain aksi unjuk rasa, semakin banyak dilakukan diskusi tentang pengesahan UU Pilkada. “Sebetulnya yang terjadi bukan persaingan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan (Koalisi) Indonesia Hebat. Tanggal 26 itu adalah kekalahan rakyat Indonesia terhadap KMP. Jadi KMP bisa disebut melawan kehendak rakyat Indonesia,” ujar pengamat politik, Ray Rangkuti.

Ray dalam diskusi bertajuk “Ditemukan: Dalang Pilkada Tak Langsung dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia” di Jakarta Pusat, Minggu (28/9), merasa miris ketika mendengar Prabowo Subianto dan Amien Rais bersujud syukur atas kekalahan demokrasi rakyat Indonesia ini.

Tak hanya itu, Ray mengaku curiga terhadap niatan Partai Demokrat (PD) mengajukan gugatan ke MK. Sebab, melihat tak ada aksi nyata yang dilakukan PD dalam rangka menunjukkan sikap penolakan terhadap pilkada tak langsung.

Kata-kata Ray Rangkuti benar. Partai politik sebagai anak kandung rakyat, telah memasung hak rakyat.

Akankah, sumpah yang SBY sampaikan di Wanshington DC itu akan dilaksanakan. Sumpahlah berkali-kali, tetapi itu hanyalah isapan jempol ketika tidak diwujudkan dalam tindakan konkret yang rasional. Kini persoalan akan bergeser, elite partai politik melawan rakyat. Siapa berani melawan rakyat, dia akan kena laknat! (*)