Jago Merah

Oleh: Pramono BS

WARNA merah adalah lambang keberanian sekaligus kehormatan. Lihat saja warna bendera kebangsaan kita, merah dan putih.

Setiap tamu negara atau tamu kehormatan selalu digelarkan karpet merah. Warna kuning bisa menjadi simbol matahari, energi atau lambang kebahagiaan.

Tapi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) warna merah dan kuning punya arti lain, bisa mencelakakan kalau dilanggar.

Inilah yang sekarang menjadi pergunjingan di masyarakat. Pasalnya dari 43 nama calon menteri yang dimintakan konfirmasi kepada KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), delapan di antaranya potensial berat untuk menjadi tersangka dalam kasus korupsi.

Akibatnya Jokowi harus menata ulang calon menteri yang sudah akan diumumkan. Padahal mencari penggantinya tidak mudah. Jokowi ingin orang yang kredibel, jujur, pekerja keras dan berintegritas.

Pengusaha, pasar modal, kalangan intelektual, masyarakat yang baru saja merayakan pelantikan Jokowi dengan gegap gempita, sampai calon menterinya, kini menunggu pengumuman Jokowi.

Kalau presidennya bukan Jokowi mungkin juga tidak segaduh ini. Maklum Jokowi adalah sebuah fenomena, tidak ada presiden di dunia yang dirayakan rakyatnya seperti Jokowi, sampai-sampai MURI (Museum Rekor Indonesia) memberi piagam khusus.

Yang bisa menyamai, bahkan melebihi, hanya Presiden Soekarno (Bung Karno). Tapi ketika dia dipilih menjadi presiden pun tidak ada sambutan semeriah itu. Bung Karno dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Mengutip buku Bung Karno Penyambung Lidah, sepulang dari tempat pelantikan, dia hanya jalan kaki dan sempat pula menghentikan penjual sate di tengah perjalanan ke rumah karena lapar.

Seperti Bung Karno, Jokowi ibarat magnet yang dikerubungi orang di mana-mana. Seusai pelantikan, dari gedung MPR/DPR menuju Bundaran Hotel Indonesia, kemudian ke Monas dan Istana Merdeka tak lepas dari kerumunan orang yang berdesakan ingin bersalaman, sampai kereta kuda yang membawanya sulit berjalan. Ia juga menjadi favorit media yang diuber kemana pun pergi.

Pada zamannya, Bung Karno juga jadi pujaan rakyat. Kemana pun dia datang orang akan mendekat. Bahkan kalau dia pergi ke daerah, banyak orang yang rela bermalam di lapangan tempat Bung Karno akan berpidato meski hanya beratap langit.

Naik sepeda berpuluh-puluh kilometer juga tidak menjadi halangan. Yang tidak bisa datang ke lokasi cukup mengerumuni radio yang tidak dimiliki oleh setiap orang, khusus untuk mendengarkan pidato Bung Karno yang menggelegar.

Bung Karno dicintai rakyat karena tahu perjuangannya melawan penjajah Belanda. Jokowi disenangi karena dinilai jujur, merakyat, dan pekerja keras.

***

Pengumuman kabinet sebenarnya tidak perlu tergesa-gesa karena undang undang (UU) menentukan selambat-lambatnya 14 hari setelah pelantikan. Jadi akhir bulan pun tidak masalah.

Faktor kehati-hatian sangat perlu, jangan sampai di tengah perjalanan menteri-menterinya dicokok KPK seperti kabinetsebelumnya. Dulu Susilo Bambang Yudhoyono bisa cepat mengumumkan nama-nama menterinya karena KPK tidak dilibatkan untuk melacak rekam jejaknya.

Jokowi masih punya waktu untuk berfikir panjang karena UU pun memberikan ruang padanya untuk tidak tergesa-gesa. Masalahnya, program-program Jokowi amat memikat dan memberikan harapan besar pada bangsa ini sehingga semua orang ingin tahu secepatnya apa yang akan dikerjakan, lebih-lebih  pelaku pasar.

Semakin majunya teknologi juga menjadikan setiap orang dengan mudah bisa mengeluarkan komentar yang bisa diakses siapa pun, baik lewat media sosial, internet, koran maupun televisi. Terkesan gaduh karena pemberitaannya.

Bagi yang berseberangan dengan Jokowi, tentu hal tersebut bisa menjadi peluru tajam untuk melumpuhkan, seolah-olah dia tidak mampu menyusun kabinet.

Tindakan Jokowi memminta klarifikasi kepada KPK dan PPATK sebenarnya merupakan rekor tersendiri. Ini yang kali pertama dan idenya dipuji banyak orang.

Kalau kita mau jujur banyak pejabat negara yang terindikasi warna merah. Lihat saja di DPR, kalau KPK dan PPATK diminta mengamati pasti banyak yang mendapat spidol merah.

Pimpinan DPR saja tidak semua bersih, ada yang terindikasi berat melakukan korupsi. Ketua KPK Abraham Samad secara eksplisit menyayangkan penunjukan Setya Novanto sebagai Ketua DPR karena masih berurusan dengan KPK.

Semua orang yang antikorupsi tentu berharap ide Jokowi dikembangkan pula ke lembaga lain, utamanya legislatif. Di sana banyak ‘jago merah’ bergentayangan. (*)