Kuitansi Kosong

Oleh: Pramono BS

KETUA DPD I dan II Golkar se-Indonesia yang baru pulang dari Munas di Bali mungkin sekarang ibarat bangun dari mimpi indah. Mereka membawa oleh-oleh janji manis dari Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) bahwa mereka kelak diusahakan menjadi kepala daerah di wilayah masing-masing. Ada yang menjadi gubernur, bupati atau wali kota.

Hal itu tidak sulit karena Munas telah memutuskan Golkar menolak pemilihan kepala daerah secara langsung yang diusulkan oleh Presiden (saat itu) Susilo Bambang Yudhoyono lewat Perppu Nomor 1 Tahun 2014.

Ical yakin sebagai Ketua Koalisi Merah Putih (KMP) keputusan partainya akan diikuti anggota koalisi yang lain. Pemilukada  langsung akan terkubur diganti pilkada lewat DPRD.

Tapi apa kenyataannya? Ketua Umum Partai Demokrat, Yudhoyono marah besar. Dia menuduh Golkar ingkar janji dan meminta seluruh kadernya merapat ke PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sikap ini diikuti PAN yang menyatakan tetap memegang teguh kesepakatan,  Gerindra juga memberikan tanda-tanda yang sama. PKS pun menyatakan ingin bertemu Yudhoyono.

Sekadar mengingatkan, walk out- nya Fraksi Demokrat dalam pemungutan suara pengesahan UU Pilkada tempo hari, yang membuat kubu KMP menang dengan mengusung pemilukada lewat DPRD, membuat masyarakat marah. Untuk meredam gejolak itu, Yudhoyono  mengeluarkan Perppu yang isinya mengembalikan pemilukada secara langung.

Tapi untuk menjadi UU, Perppu harus disetujui DPR. Nah, agar mendapat kepastian dukungan, saat itu dibuat kesepakatan tertulis dengan partai-partai anggota KMP, bahwa Demokrat akan mendukung KMP di DPR dan MPR, sebaliknya KMP mendukung Perppu.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris masing-masing partai. PDIP, Hanura, PKB dan NasDem tidak ikut karena sejak awal menolak pemilukada lewat DPRD.

Ical rupanya tak mau sendirian menjadi bulan-bulanan. Lewat akun twiternya ia menyatakan bersedia menaati kesepakatan dengan Yudhoyono.

Tinggal bagaimana nasib para ketua DPD Golkar yang sudah memilihnya menjadi ketua umum. Sebab, janji dijadikan kepala daerah itulah yang mendorong mereka memilih Ical. Mereka bisa menggugat karena telah menggiring orang untuk bermimpi indah tapi nyatanya hanya pepesan kosong.

***

Terlepas dari itu, masyarakat melihat KMP yang tadinya terkesan kokoh bagai tembok Tiongkok ternyata keropos. Selama ini kesannya KMP hanya ingin menjegal pemerintah.

Dulu DPR mendesak pemerintah segera menaikkan harga BBM, tapi setelah harga naik, KMP di DPR mengajukan hak interpelasi. Tak tanggung-tanggung, hak yang sebenarnya cukup diajukan 25 orang ditandatangani semua anggota DPR dari KMP. Kesannya sangat kuat.

Tapi tidak gampang menyatukan banyak kepentingan untuk tujuan yang tidak jelas. KMP bukan partai tapi justru terdiri atas banyak partai yang punya ideologi dan tujuan berbeda.

Tujuan KMP juga tidak jelas, bahkan Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono menyindir, rakyat sudah melupakan Pilpres, jadi buat apa balas dendam.