Tantangan Pendidikan Menuju MEA 2015

Oleh: Edi Sugianto

Pada tahun 2015 kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Pasar Ekonomi ASEAN mulai berlaku. Kesepakatan ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga sektor-sektor lainnya. Tak terkecuali “pendidikan” sebagai lokomotif pembangunan manusia. Lalu pertanyaannya, apa saja tantangan pendidikan untuk menghadapi MEA 2015?

Sejak lima tahun terakhir, pemerintah dan sejumlah lembaga pendidikan beramai-ramai membuat berbagai skenario untuk menghadapi “liberalisasi pendidikan”, agar pendidikan Indonesia sanggup bersaing di kancah global.

Menurut berbagai prediksi itu, di satu sisi liberalisasi merupakan peluang untuk meningkatkan pendidikan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan asing sebagai mitra kerja. Tapi, pada sisi lain menjadi kendala, sebab kekuatan akademik (academic strength) kita jauh tertinggal di bawah negara-negara yang pendidikannya sudah maju, seperti Finlandia, Amerika, Jerman, Kanada, dan Australia. Bahkan kualitas pendidikan kita masih di bawah negara-negara ASEAN, seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Memang sebagai bagian dari masyarakat global tentu Indonesia harus siap berkompetisi di bidang pendidikan. Lebih-lebih kita sudah terikat dengan berbagai kesepakatan-kesepakatan global, seperti AFTA/ASEAN Free Trade Area (2003), WTO/World Trade Organization (2005) dan APEC/Asia Pacific Economic Cooperation (2020).

Kompetisi itu sah-sah saja. Apalagi dimaksudkan sebagai pemacu agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dan lembaga-lembaga pendidikan bersama seluruh civitas-nya terus menata diri untuk menghadapi era keemasan itu.

Jangan pernah menganggap pendidikan kita saat ini sudah ideal. Padahal dalam skala nasional saja masih menyisakan banyak masalah, menyangkut kualitas guru, kurikulum galau, kemiskinan pendidikan, bahkan anak-anak jalanan dan perbatasan yang belum tersentuh pendidikan.

Apakah itu akan menjadi kompetisi konyol? Semoga tidak. Namun apa jadinya bila Nasional University of Singapore, Chulalongkorn, Mahidol (Thailand), Putra (Malaysia) bahkan Universitas Harvard, dan Cambridge bersaing dengan Universitas-universitas “gadungan” di negeri ini. Ibarat petinju kelas bulu versus kelas berat. Hanya Tuhan yang mampu membelanya.

Laporan United Nations Depelopment Programme (UNDP), mencatat, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia tahun 2013 masih berada pada peringkat 108 dari 287 negara yang disurvei, dengan nilai IPM 0,684. Sedangkan Brunei Darussalam di perigkat 30 (IPM: 0,852). Singapura peringkat 9 (IPM: 0,901).

Dalam hal daya saing pendidikan, berdasarkan data Education For All (EFA) Global Monitoring Report, UNESCO tahun 2012, pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara. Pada 2011, data Education Development Index (EDI) Indonesia mencapai 0,93. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. EDI dikatakan tinggi bila mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80.

Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu: angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, dan angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar (SD).

Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia hanya mencapai 7,5 tahun. Itu menunjukkan penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas sebagian besar hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD/6 tahun).

Di tingkat Asia, pendidikan Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Sementara Jepang berada di posisi nomor satu Asia. Malaysia berada di peringkat ke-65, Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan Laos (109).

Tantangan
Proses pendidikan ideal tak hanya mempersiapkan generasi bangsa mampu hidup hari ini, tapi mereka juga dibekali untuk hidup di masa depan. Sebab, tantangan di era global semakin kompleks.

Seiring melesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kini masyarakat terus melakukan percepatan dalam berbagai aspek kehidupan. Keberhasilan kita masa lalu, belum tentu memiliki validitas untuk menangani persoalan pendidikan masa kini, apalagi yang akan datang. (Mudjia Rahardjo, 2010: 42)