Mundur Terhormat

Oleh: Pramono BS

PADA akhir 2015 ada tiga pejabat negara yang mengundurkan diri. Dirjen Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Djoko Sasono dan Ketua DPR Setya Novanto.

Latar belakangnya berbeda. Sigit mundur karena merasa bertanggung jawab karena tidak tercapainya target 2015. Targetnya Rp 1.294 triliun, pencapaian ‘hanya’ Rp 864 triliuun. Selisihnya Rp 430 triliun.

Djoko mundur di tengah kesibukan mengatur arus mudik liburan panjang, Natal dan tahun baru. Dia merasa gagal karena terjadi kemacetan luar biasa di hampir semua jalan, termasuk jalan tol.

Sementara Novanto yang diajukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etika dalam kasus ‘Papa Minta Saham’, menyatakan mundur setelah mengetahui sanksi yang bakal diterimanya.

Saat itu 17 anggota MKD menyatakan Novanto melanggar etika tingkat sedang dan berat. Sanksi nimimal, bakal dipecar sebagai ketua DPR.

Karena Novanto mundur, sidang langsung ditutup.

Mundur adalah budaya yang tidak dikenal di Indonesia. Bahkan orang yang pernah dipenjara bisa kembali menjadi pejabat negara. Menjadi Wali Kota, Bupati atau Gubernur juga boleh karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus pasal yang melarang mantan narapidana mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Karena itu mundur sebagai rasa tanggung jawab patut diapresiasi.

Jabatan Dirjen Pajak memang kursi panas, kalau saja dari dulu ada budaya mundur mungkin juga sudah ada yang melakukan. Jumlah pegawai Dirjen Pajak sekitar 34 ribu. Dibanding jumlah penduduk Indonesia –sekitar 240 juta orang– tentu sangatlah kecil.

Beda dengan Jerman yang berpenduduk 80 juta tapi punya petugas pajak 110 ribu, Jepang 66 ribu dan Tiongkok 880 ribu orang. Jumlah wajib pajak perorangan di Indonesia 60 juta dan badan usaha 5 juta. Dari jumlah itu yang membayar hanya separuhnya. Jadi betapa susahnya menagih pajak.

Di negara maju pendapatan pajak lebih banyak dari perorangan, di sini sebaliknya dan tidak semua badan usaha jujur.

***

Juga Djoko. Dia menghadapi pula situasi yang sulit dipecahkan. Libur Natal kali ini ternyata di luar dugaan, jalan-jalan macet total seperti saat libur Idulfitri. Padahal saat Natal, jarang ada pemudik sepeda motor yang biasanya memakan semua badan jalan.

Penambahan jalan tol bukan jawaban menghindari kemacetan. Sebelum ada tol Cipali (Cikopo, Purwakarta-Palimanan, Cirebon), jalur pantai utara (pantura) Jakarta-Cirebon selalu macet. Setelah dibuatkan tol Cipali (yang paralel dengan jalur pantura) juga macet. Bahkan jalan tolnya ikut macet total.

Alasan utamanya tentu angkutan umum yang kurang meski kereta api sudah tambah gerbong dan penggunaan rel ganda. Buss cadangan pun telah disiapkan.