Digadang-gadang

Jadi KPK perlu dukungan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, dukungan pemerintah kepada KPK itu penting mengingat DPR tidak bisa diharapkan. Jokowi bisa lebih optimal memberikan dukungan karena tidak ada beban atau kepentingan untuk menghambat KPK.

Ada banyak kasus besar yang dapat diungkap tanpa membahayakan KPK. “Biasanya yang membahayakan KPK itu kalau berhubungan dengan kepolisian. Di luar itu masih banyak kasus di kementerian atau lembaga lain,” katanya (Kompas 30/12/2015).

Benar perkataan Mahfud. Banyak kasus besar yang belum rampung seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century dan korupsi perusahaan minyak Petral. Biarlah yang membahayakan tak diusik dulu, toh rakyat sudah tahu.

Hadirnya Jokowi serta mantan Presiden BJ Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wapres Hamzah Haz, mantan pimpinan KPK Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Johan Budi, Bibit Samad Rianto serta sejumlah menteri dalam peresemian gedung baru KPK akhir Desember lalu menyiratkan dukungannya.

Tugas utama KPK adalah penindakan. Wacana hukuman mati buat koruptor perlu dipertimbangkan. Satu orang mati tapi ratusan lain akan berpikir seribu kali, itu sama juga pencegahan. Tunjukkan pimpinan KPK itu digadang oleh rakyat, bukan DPR. (*)