Menpora vs PSSI = 0 - 3
Kebijakan Menpora itu tidak hanya membawa konsekuensi di dalam negeri, tapi juga di dunia internasional.
MENTERI Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi harus mengakui ketajaman hukum di negeri ini. Upaya Imam membekukan secara permanen organisasi sepak bola di Tanah Air (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia/PSSI), kembali mentah. Mahkamah Agung dalam putusannya, Senin (7/3) lalu, menolak kasasi Menpora., dan memerintahkan pencabutan SK pembekuan PSSI.
Sebelumnya, Menpora keok di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Drama di meja hijau pun akhirnya dimenangkan oleh PSSI dengan skor 0-3.
Medio April 2015, Menpora Imam Nachrowi membekukan kepengurusan PSSI yang diketuai La Nyala Matttaliti melalui SK bernomor 01307/2015. Pembekuan PSSI itu membawa dampak luar biasa bagi dunia sepak bola di Tanah Air. Semua kompetisi sepak bola yang sudah diprogram oleh PSSI, seperti Indonesia Super League (ISL), mendadak dihentikan.
Kebijakan Menpora itu tidak hanya membawa konsekuensi di dalam negeri, tapi juga di dunia internasional. Badan sepak bola tertinggi dunia (FIFA) menilai kebijakan Menpora membekukan PSSI sangat-sangatlah keliru. FIFA pun menjatuhkan sanksi keras dengan melarang Indonesia mengikuti setiap kegiatan sepak bola di kancah internasional.
Berbagai upaya telah dilakukan berbagai pihak di negeri ini –bahkan FIFA juga ikut turun tangan– meminta Menpora mencabut pembekukan terhadap PSSI. Namun, kekerasan hati –kalau bisa dikatakan lebih dari keegoan sang menteri– permintaan itu tak pernah ditanggapi. Ironisnya, permintaan Wakil Presiden Jusuf seolah dianggap angin lalu oleh sang menteri.
Yang publik sayangkan, Presiden Jokowi sengaja membiarkan apa yang dilakukan bawahannya itu. Bahkan, publik menilai Jokowi sepertinya ikut menikmati dan bermain dalam kekisruhan sepak bola di negeri ini.
Kita akui bersama, PSSI memang harus berubah. Organisasi itu adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik kelompok atau golongan tertentu. Isu mafia bola dengan berbagai praktik kotornya harus dibersihkan dari organisasi ini. Sekali lagi, PSSI bukan milik perorangan, kelompok atau golongan tertentu.
Biarkan PSSI membenahi dirinya sehingga jagad sepak bola di Tanah Air bisa memberikan kontribusi prestasi yang membanggakan bagi negeri ini. Publik selalu berharap sepak bola Indonesia kembali berjaya seperti di masa lalu –yang disegani lawan di luar sana.
Kita semua berharap perselisihan pemerintah dengan PSSI segera diakhiri. Toh, selama ini hasilnya tidak memiliki manfaat apa-apa bagi kemajuan sepak bola di Tanah Air.
Toh, hukum secara terang-berderang memutuskan bahwa beleid Menpora terhadap PSSI , itu adalah kebijakan yang keliru. Dengan kata lain, secara tersirat dan tersurat, PSSI bisa kembali meneruskan program berbagai kompetisi di negeri ini. Dan, kepolisian sebagai institusi yang mengamankan jalannya kompetisi harus patuh pada putusan hukum, bukan pada keinginan institusi lain maupun atasan.
Dengan bergeraknya kembali kompetisi sepak bola di Tanah Air diharapkan benar-benar bisa mengangkat kembali harkat dan martabat Indonesia di mata dunia internasional. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/pssi-vs-kemenpora-logo-lambang_20150609_232640.jpg)