Studi Banding Kalahkan Pendidikan

SUNGGUH miris membaca berita headline Banjarmasin Post edisi Jumat, 4 Agustus 2016. Sebanyak 84 murid kelas 1 sampai kelas 5 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sungai Batang Ilir 1 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar terpaksa belajar di teras Masjid Jami Sjech Abdul Hamid Ambulung sejak dua pekan lalu. Sampai kapan belum tahu.

Sebelumnya, mereka juga terpaksa ikut menumpang di Madrasah Diniyah Awaliyah Miftahul Ulum. Itu karena sekolah yang dibangun sejak 1961 tersebut hanya punya dua ruang kelas dan satu ruang kantor.

Jangankan pembaca, Bupati Banjar H Khalillurahman yang dilantik pada 17 Februari 2016 pun mengaku bingung mengapa ini sampai terjadi. Apalagi lokasi sekolah tak jadi pusat kota. Dia berjanji membangun sekolah tersebut pada 2017.

Apakah ini kasus pertama? Bukan. Pada Oktober 2013, BPost menemukan murid SDN Pulau Nyiur 2 di Kampung Batu Tiris, Karangintan, Banjar, belajar secara lesehan. Itu karena sejak berdiri pada 2006, tidak ada memiliki kursi.

Warga yang prihatin pun berbondong-bondong memberikan sumbangan. Sebuah aksi yang seharusnya menjadi pelajaran bagi Pemkab Banjar.

Apakah ini hanya terjadi di Banjar? Tidak. Di sidebar headline BPost kemarin diberitakan mengenai kondisi SDN Uungan Desa Beramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan. Ruangnya harus disekat karena digunakan untuk dua kelas yang berbeda. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Balangan Abdul Basyid bahkan mengakui ada lima SDN yang masih mengalami penyekatan para ruang kelasnya.

Pemerintah daerah perlu meninjau ulang semua fasilitas pendidikannya. Apa saja yang kurang harus dilengkapi. Anggaran pun harus lebih difokuskan ke sana. Jangan anggaran dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tidak perlu seperti studi banding. Apalagi kegiatan tersebut lebih banyak pelesirannya daripada studi.

Ini seperti yang terjadi di Pemkab Banjar. Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti diberitakan Metro Banjar pada edisi Selasa 2 Agustus 2016, mengagendakan studi banding ke luar daerah pada akhir tahun. Bahkan pada pada 24-26 Agustus 2016, ada rombongan sebuah SKPD yang rencananya berangkat ke Lembang, Bandung.
Masalah studi banding tidak hanya dirasakan masyarakat. Pemerintah pusat sudah mulai menyadari ini merupakan persoalan besar. Perjalanan dinas pegawai ternyata turut menguras uang rakyat.

Menteri Keuangan yang baru Sri Mulyani Indrawati bahkan harus memotong Rp 133,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Pemotongan itu terutama untuk anggaran yang tidak menunjang prioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan konsinyering (pengumpulan pegawai di suatu tempat), persiapan-persiapan, termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah.

Kebijakan tersebut seharusnya diikuti oleh pemerintah daerah di Kalsel dengan cara memangkas anggaran yang tidak perlu. Jika itu dilakukan murid SDN Sungai Batang Ilir 1 tak perlu menunggu 2017 untuk mendapatkan tempat belajar yang layak. (*)