Utamakan Moda Transportasi Massal

SANGAT disayangkan kalau pembangunan yang dilaksanakan sampai melupakan mobilitas massa. Hal itu menengok nasib warga yang kesulitan memperoleh layanan moda angkutan massa di beberapa daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Harus diakui, pembangunan prasarana jalan di Kalsel sudah mencapai kawasan pelosok. Jalan-jalan tersebut juga sudah tersentuh aspal. Tujuannya, agar warga bisa secara mudah mengakses pusat pemerintahan di ibu kota kabupaten.

Sayangnya, ketersediaan prasarana jalan tersebut, belum semua dilengkapi moda trasnportasi seperti angkutan perdesaaan (angdes) atau angkutan perkotaan (angkot).

Akibatnya, warga yang ingin bepergian harus menyediakan sarana transportasi pribadi berupa kendaraan bermotor roda dua atau empat. Atau mereka harus menyewa atau membayar angkutan pribadi seperti ojek untuk bepergian.
Moda transportasi massal seperti angkot dan angdes, menjadi kendaraan angkutan penting bagi warga di pelosok untuk mencapai pusat pemerintahan.

Mungkin, dari segi bisnis hal itu tidak menjanjikan mampu mendatangkan keuntungan besar secara cepat. Namun, campur tangan pemerintah daerah diperlukan agar sarana angkutan umum itu bisa melayanani warga mereka.

Harapannya, selain memperlancar arus orang hingga ke pelosok, distribusi barang berkapasitas kecil dari ibu kota kabupaten juga lebih lancar dan tentu mempercepat perputaran roda ekonomi warga.

Ketersediaan moda transportasi umum sebenarnya tak hanya dialami oleh wilayah setingkat kabupaten. Kota Banjarmasin, bahkan ibu kota negara, Jakarta pun mengalami masalah dalam menyediakan moda transportasi umum.
Apalagi, Kota Banjarmasin yang saat ini diprediksi sudah memasuki status sebagai kota metropolitan, menghadapi masalah berupa makin membeludaknya alat transportasi pribadi seperti mobil dan sepeda motor.

Makin banyaknya warga yang memiliki mobil dan sepeda motor pribadi, membuat jalan-jalan di ibu kota Provinsi Kalsel ini rawan mengalami kemacetan. Bahkan, saat jam-jam tertentu pada pagi dan sore, terjadi kemacetan parah.

Solusi yang patut dipikirkan adalah ketersediaan moda transportai massal seperti bus yang beroperasi melayani jalur-jalur padat aktivitas warga. Termasuk larangan menggunakan mobil yang membawa minim penumpang.

Semakin banyak warga menggunakan mobil yang hanya membawa penumpang satu atau dua orang, akan makin mem­­perpadat arus lalu lintas. Pun kalau jalan yang dilalui memang menjadi langganan kemacetan.

Ketersediaan moda transportasi umum menjadi solusi bagi semua pihak, baik pemerintah maupun warga. Terpenting bagi warga pelosok, agar mereka lebih murah dan mudah mengakses pusat pemerintahan di kabupaten. (*)