Pemain atau Pion?

Oleh: Mujiburrahman
Akademisi IAIN Antasari Banjarmasin

Para siswa SMA itu asyik menonton video tentang aksi anak-anak sebuah SMA di Solo yang memprotes tindak korupsi di sekolah mereka. “Apakah Anda pernah mengalami hal serupa di sekolah Anda?” tanya fasilitator. Anak-anak itu hampir serentak menjawab, “Pernah!”

Terus terang saya kaget. Saya mohon izin kepada fasilitator untuk berbicara. “Apakah yang Anda maksud dengan ‘pernah’ adalah, uang untuk kegiatan OSIS seringkali dipotong dari angka resmi yang tertera di atas kertas?” “Ya, betul, Pak,” kata mereka. “Tolong angkat tangan, siapa yang pernah mengalami hal serupa di sekolahnya?” pinta saya. Ternyata ada 12 dari 20 orang peserta yang mengacungkan tangan.

Pagi itu, Senin, 10 Oktober 2016. Saya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerjasama dengan LSM Satu Nama, menjadi nara sumber pelatihan Politik Cerdas Berintegritas (PCB). Peserta dibagi dalam dua kelas. Pertama untuk para pengurus OSIS dari berbagai SMA di Kalsel dan Sulsel, dan kedua untuk para aktivis mahasiswa perguruan tinggi di Kalsel. Kegiatan berlangsung selama lima hari.

Saya diberitahu panitia bahwa kegiatan ini hanya dilaksanakan di sembilan provinsi yang diprioritaskan. Saya pun bertanya, “Mengapa Kalsel masuk dalam prioritas? Apakah daerah ini tergolong paling korup?” “Kalsel tergolong daerah yang memproduksi politisi terbanyak di Kalimantan. Kalau di Jawa adalah Jawa Timur, dan di Sulawesi, Sulawesi Selatan. Inilah sebabnya, tiga provinsi tersebut dipilih,” katanya.

Alasan KPK melakukan pelatihan itu adalah, kebanyakan koruptor yang tertangkap KPK selama ini adalah para politisi. Karena itu, dalam rangka pencegahan, mereka berusaha membekali para calon politisi, yakni anak-anak muda aktivis, agar mendapatkan wawasan mengenai politik yang jujur dan adil. Kelak jika mereka terjun ke dunia politik, mereka diharapkan sudah menghayati etos politik tersebut.

Sebagai sebuah ikhtiar, PCB tentu sangat baik. Kita tidak bisa menilai dalam jangka pendek seberapa jauh keberhasilan program ini. Bagaimanapun, banyak faktor yang mempengaruhi perilaku politik, dan pengetahuan hanyalah salah satunya. Pengetahuan yang berpengaruh pun bukan jenis hafalan belaka, tetapi pengetahuan yang benar-benar dipahami dan masuk ke hati sehingga menjadi keyakinan pribadi.

Selain itu, pengaruh yang tak bisa dianggap remeh adalah lingkungan. Pengalaman buruk sebagian besar siswa tentang anggaran OSIS yang dipotong begitu saja oleh pihak sekolah menunjukkan betapa korupsi sudah membudaya hingga di lembaga pendidikan. Jika di sekolah saja demikian, bagaimana dengan di lembaga-lembaga lain? Bukankah sulit menjadi bersih dan jujur di tengah lingkungan yang korup?

Belum lagi jika kita melihat politik secara lebih luas. Menurut Jeffrey A. Winters (2014), ada lima sumber kekuasaan yang utama. Pertama, hak politik formal seperti hak memilih bagi orang dewasa. Kedua, jabatan-jabatan resmi, di dalam atau di luar pemerintahan. Ketiga, kekuatan memaksa seperti aparat atau preman. Keempat, kemampuan menggerakkan massa. Kelima, kekuatan materi alias duit.

Di antara lima sumber utama kekuasaan tersebut, empat pertama menyangkut pengaruh kaum elit, termasuk di dalamnya para tokoh partai politik, aparat pemerintahan baik sipil atau militer, pimpinan ormas, aktivis mahasiswa dan LSM serta para tokoh agama. Sedangkan kekuatan yang terakhir dipegang oleh orang-orang kaya dan superkaya, yang memiliki uang berlimpah. Mereka disebut kaum oligark.

Menurut Winters, demokrasi Indonesia seringkali disandera oleh kaum oligark akibat kesenjangan ekonomi yang amat parah dan lemahnya penegakan hukum. Pada 2010 misalnya, kekayaan rata-rata 40 orang superkaya di Indonesia sama dengan 632.740 kali lipat pendapatan rata-rata rakyat per tahun. Kaum oligark dan kaum elit dapat besekongkol karena aparat hukum seringkali bisa dibeli.

Lantas, akankah kita berubah? Apakah rakyat yang rata-rata miskin mau memilih tanpa sogokan? Apakah politisi sanggup jujur dan bersih? Apakah aparat hukum bertindak tegas dan adil? Apakah tokoh agama dan cendekiawan masih kuat menjaga independensi? Jika jawabnya ’tidak’, saya khawatir politik kita akan makin dikendalikan oleh kaum superkaya, sementara yang lain laksana pion-pion belaka.

Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dalam pilkada kita, termasuk yang kini makin panas di Jakarta? (*)