Perlu Lebih Garang terhadap AS

PASCAPELANTIKAN Donald Trump sebagai presiden ke 45 Amerika Serikat (AS) pada Jumat 20/1), Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meneleponnya. Isinya mengucapkan selamat dan berharap hubungan kedua negara tetap berjalan dengan baik. Padahal, banyak warga AS justru mengecam Trump karena dinilai rasis dan antiimigran. Berbagai demo digelar. Kerusuhan pun terjadi di banyak kota.

Sesaat setelah Trump menandatangani keputusan membatasi imigran, Jokowi tetap tidak reaktif. Dalam siaran pers, Senin (30/1), Jokowi menyatakan, prinsip konstitusi jelas bahwa yang namanya keadilan, kesetaraan, harus tetap diperjuangkan.

Meski Trump mengeluarkan keputusan kontroversial, Jokowi yakin hal itu tak menimbulkan dampak bagi warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Jokowi meminta masyarakat Indonesia tetap tenang.

Memang Indonesia tidak disebut dalam keputusan yang ditandatangani Trump. Dia hanya melarang pemberian visa bagi warga dari tujuh negara yakni Irak, Iran, Suriah, Libya, Yaman, Sudan dan Somalia. Namun demikian, keputusan tersebut lambat-laun bisa berdampak bagi Indonesia. Setidaknya keputusan tersebut akan disikapi sejumlah kalangan muslim di Tanah Air. Ini karena ketujuh negara tersebut mayoritas warganya beragama Islam.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim dan merupakan negara memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, semestinya pemerintah Indonesia bersikap lebih keras. Apa yang disampaikan Jokowi terasa lebih lembut dibandingkan pemerintah sekutu AS, macam Inggris dan Perancis.

Perdana Menteri Inggris Theresa May menyatakan tidak setuju dengan keputusan Trump. Dia bahkan akan melakukan intervensi jika warganya terkena peraturan tersebut. Ini mengingat banyak warga Inggris beragama Islam dan beragam warna kulit.

Presiden Perancis Francois Hollande, dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Selatan Uni Eropa, menyatakan mereka harus melakukan pembicaraan langsung dengan pemerintah AS terkait langkah Trump.

Memang apa yang dikemukakan Jokowi tentu terkait ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, selama ini neraca perdagangan Indonesia dengan AS sering surplus. Pada 2015, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai 16,2 miliar dolar AS. Sedang nilai impor Indonesia dari AS hanya 7,59 miliar dolar AS. Pada 2016, ekspor Indonesia ke AS mencapai 15,3 miliar dolar AS, sedangkan impor Indonesia dari Negeri Paman Sam hanya 7,2 miliar dolar AS. Ini baru dari sektor nonminyak dan gas bumi.

Untuk migas, sulit ditemukan angkanya yang pasti. Namun yang jelas banyak perusahaan migas AS beroperasi di negeri ini. Ada Newmont, Chevron, Exxon Mobil, dan yang paling sering mendapat sorotan di Tanah Air adalah Freeport. Bagi AS apalah artinya defisit perdagangan nonmigas, jika dari migas mereka dengan mudah menghasilkan lebih banyak uang.

Melihat hal ini, sebenarnya, Indonesia punya posisi yang tinggi. Filipina yang tidak punya daya saing yang tinggi saja berani melawan AS, apalagi Indonesia. Melihat keberanian Presiden Filipina Rodrigo Duterte, sepertinya Presiden Jokowi perlu lebih garang terhadap AS, yang selama ini justru menjadi permasalahan dunia. (*)