Pejabat Mengeluh

PERSOALAN klasik, tapi tidak pernah selesai. Itulah gambaran tentang tempat pelayanan kesehatan. Tidak di perkotaan, tidak di kabupaten, semua sama saja.

Kondisi pada umumnya, bangunan tidak terawat. Bahkan rusak parah. Selain itu tentang petugasnya yang tidak ada di tempat, entah karena malas, entah karena memang kosong sehubungan belum ada penempatan, entah karena medan yang teramat sulit untuk dilintasi dan berbagai alasan lainnya.

Akibatnya, warga kesulitan berobat. Tak usah heran bila ada yang tidak berani sakit. Daripada dalam keadaan sakit, tapi tidak ada petugas kesehatan terdekat yang bisa membantu menyehatkannya lagi, bakal lebih tersiksa.

Padahal sering terlihat, pemerintah daerah mendapat penghargaan di bidang pelayanan publik. Juga sederet prestasi lainnya. Namun kenyataan, layanan kesehatan yang merupakan di antaranya keperluan mendasar bagi masyarakat, terbukti tidak terperhatikan.

Lalu, mengapa selalu terulang persoalan layanan kesehatan ini? Alasan yang sering diucapkan pejabat, selalu klasik, tidak ada anggaran. Anggaran tidak mencukupi. Anggaran terbatas.

Sementara, hal yang menurut penilaian masyarakat luas tidak prioritas, justru terkesan sangat diperhatikan. Contoh yang baru saja ramai diperbincangkan masyarakat, anggaran perjalanan dinas. Bermiliar rupiah. Sampai mencuat kecurigaan, perjalanan dinasnya disebut-sebut fiktif. Jajaran kejaksaan pun mendalaminya. Mereka memanggil para pejabat yang terkait, meminta keterangan mereka, menggandeng intansi lain untuk memeriksa anggaran mereka.

Sementara, tempat layanan kesehatan di kota maupun kabupaten,entah itu puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) atau pos kesehatan desa (poskesdes), kondisinya memprihatinkan.

Bangunan rusak, seakan dibiarkan sampai pemerintahan berganti lagi. Ada pula yang lama kosong karena ditinggalkan petugas kesehatannya.

Harusnya, pemerintah daerah bisa mengantisipasi supaya persoalan tidak terulang. Program-program berkesinambungan, setidaknya akan mampu menanggulangi. Misalnya, selalu ada program mendidik warga daerah sendiri untuk menjadi tenaga kesehatan. Apakah yang demikian tidak bisa dijalankan? Kalau tidak bisa, kenapa? Atau hanya selalu menunggu pemerintah pusat menyelenggarakan perekrutan PNS yang kemudian ditempatkan di daerahnya?

Kemudian menyangkut fisik bangunan, apakah tidak mampu menyediakan anggaran yang cukup untuk perawatan atau perbaikan? Terlebih daerah yang ketempatan perusahaan-perusahaan tambang atau perusahaan besar. Jangan sampai, dana corporate social responsibility (CSR)-nya perusahaan-perusahaan itu hanya untuk kepentingan tidak jelas. Terlebih sampai kepentingan pribadi, tentunya sangat konyol kalau sampai seperti itu.

Masyarakat berharap, janganlah pejabat di pemerintahan daerah yang mengeluh ketiadaan anggaran atau lainnya. Terbalik. Harusnya masyarakat yang mengeluh. Pemerintah diadakan, diselenggarakan berdasarkan undang undang, supaya persoalan masyarakat tertanggulangi. Bukannya diadakan, diselenggarakan, untuk selalu mengeluh, selalu tidak berdaya, selalu berharap/tergantung dengan bantuan pemerintah pusat. (*)