Virtual Currency dan Risiko Ekonomi

Masalah tidak berhenti di situ. Sejak bank sentral di berbagai negara melarang atau setidaknya membatasi secara ketat aktivitas transaksi uang digital, kian tertutuplah kesempatan pemiliknya untuk mengkonversikan virtual currency dengan berbagai asset ekonomi riil.

Risiko lain seperti faktor keamanan dan penyelesaian transaksi bermasalah hingga saat ini belum tercakup dalam industri uang digital. Hal itu terjadi karena mekanisme bisnis desentralisasi yang tidak memiliki otoritas resmi, diperparah tanpa adanya perlindungan payung hukum. Dapat disimpulkan, perlindungan hak pemegangnya sangatlah lemah.

Karakter lain yakni pseudonym juga memunculkan persoalan. Karena masing-masing pelaku transaksi tidak teridentifikasi secara jelas, risiko pemanfaatan virtual currency untuk aktivitas kejahatan, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme, menjadi terbuka. Mekanisme desentralisasi menimbulkan konsekuensi tidak adanya otoritas pengawas transaksi.

Permintaan tebusan oleh hacker menggunakan Bitcoin pada penyebaran virus Wannacry yang mendunia, dugaan pendanaan teroris ISIS melalui virtual currency, dan tuntutan aksi bom di Alam Sutra Tangerang beberapa waktu lalu menunjukkan rentannya alat tukar digital itu dalam aksi kejahatan.

Mempertimbangkan aspek positif dan negatif, sebagian besar otoritas moneter di dunia menilai bahwa eksistensi uang digital ini masih cenderung pada aspek kedua. Tanpa panduan yang jelas dari otoritas serta upaya memitigasi risiko penggunanya, pergerakan virtual currency akan semakin liar dan tak terkendali.

Patut diakui, gelombang teknologi finansial memang sulit dibendung. Tetapi, bukan berarti mustahil dikendalikan. Di satu sisi, menciptakan efisiensi dan peningkatan produktivitas ekonomi. Di lain sisi, risiko baru yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi pun mengintai.

Virtual currency lahir dari inovasi teknologi tersebut. Tidak mudah memastikan arah pergerakannya ke depan. Meski demikian, upaya mitigasi segala risiko yang ditimbulkannya merupakan langkah paling tepat saat ini dalam mengantisipasi gangguan stabilitas ekonomi. (*)