Tingkatkan Layanan Publik, Pemkab Banjar Lakukan Hal ini

Pihaknya juga berharap peran aktif Ombudsman Kalimantan Selatan untuk membantu Pemkab Banjar melakukan survei kepuasan masyarakat.

"Harapan kami surveinya bisa dipersering, minimal enam bulan sekali. Lebih sering survei tentu hasilnya juga akan lebih baik karena secara cepat SKPD bisa memperbaiki kinerja pelayanannya," tandas Fauzi.

Kalangan masyarakat di Banjar pun mengharapkan kegiatan sosialisasi SKM benar-benar menjadi wahana efektif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

"Contohnya dalam hal pengurusan administrasi kependudukan di Dukcapil, itu menurut saya perlu dilengkapi fasilitas penunjangnya seperti ruang tunggu yang lebih layak serta tempat parkir yang lebih luas," cetus Kurdi, warga Martapura.

Hal yang diutarakan Kurdi tersebut selama ini kerap disuarakan warga. Pasalnya ruangan tunggu dan ruangan perekaman KTP elektronik, misalnya, kurang memadai karena hanya memanfaatkan ruang kosong di samping gedung yang kemudian bagian atasnya dipasangi atap.

Saat hujan mengguyur, percikan air dari dinding kerap mengenai warga.

Hal itu juga riskan terhadap peralatan perekaman karena bisa menyebabkan terjadinya arus pendek.

(banjarmasinpost,co.id/roy)