Mengecilkan Peran

Oleh: Pramono BS

BANJARMASINPOST.CO.ID - INDONESIA khususnya Jakarta baru saja mencatat sejarah baru dalam peradaban bertransportasi dengan diresmikannya angkutan cepat terpadu yang disingkat dengan MRT (Mass Rapid Transit). Kalau di Indonesiakan menjadi Moda Raya Terpadu. Bukan karena ini menjadi satu-satunya kereta bawah tanah yang pertama tapi sejarah baru yang menyertai beroperasinya MRT adalah perubahan perilaku para pengguna jasa transportasi atau penumpang.

Mulai dari tepat waktu, cara pembayaran, sikap di dalam kereta, kebersihan, cara naik dan turun sampai urusan buang tisu, semua diatur. Kebersihan stasiun sampai kebersihan kereta sangat dijaga sehingga orang tidak bisa sembarangan buang sampah. Ini persis seperti yang ada di Singapura atau negara lain yang sudah lebih dulu menggunakan kereta bawah tanah.

Kita ibarat mimpi, sepertinya baru kemarin orang-orang naik kereta di atap atau di dalam WC yang pesing. Mereka menantang maut karena harus menyelinap beberapa sentimeter saja dari kawat listrik yang menggerakkan kereta yang membujur sepanjang perjalanan yang salah-salah bisa tersengat. Sopir-sopir bus kota yang berangasan pun kini harus berubah kalau tidak ingin dijauhi penumpang karena banyak alternatifnya. Lambat laun semua harus berubah untuk menciptakan kota yang indah dan ramah.

Tapi ada satu yang tampaknya sulit untuk berubah, yaitu politisi. Contoh paling baru adalah terkait peresmian MRT oleh Presiden Joko Widodo. Seusai peresmian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menulis dalam media elektronik bahwa yang pantas mendapat tepuk tangan dari pembangunan MRT adalah para pekerja yang tak kenal lelah, siang malam di dalam senyap. Kereta yang sebagian berada di dalam tanah memang menembus sampai puluhan meter di bawah bangunan bertingkat Kota Jakarta. Anies menyebut itu jasa semua Gubernur mulai Sutiyoso, Fauzi Bowo, Jokowi, Basuki Tjahaya Purnama sampai Djarot Syaiful Hidayat. Tentu dirinya juga ikut di dalamnya.

Tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) Drajat Wibowo dalam sebuah tayangan televisi Rabu (27/3) malam juga bilang, keberhasilan MRT tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan seseorang. Semua gubernur dan presiden berjasa, bahkan jasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak kecil karena dia lah yang menyetujui pinjaman dengan Jepang. Dia menyebut nama Jokowi hanya sekilas. Padahal Jokowi lah yang memutuskan pembangunan MRT semasa jadi gubernur.

Ini senada dengan komentar atas dibangunnya jalan tol khususnya trans Jawa serta berbagai infrastruktur lain. Para politisi mengomentari bahwa jalan tol itu bukan jasa seseorang tapi jasa semua pihak yang terlibat. Jokowi hanya melaksanakan rencana yang sudah dibuat oleh pendahulunya.

Memang benar tidak ada pembangunan yang dilakukan seorang diri, pasti ada peran pihak lain. Tetapi siapa yang mengambil keputusan untuk eksekusi itu yang tidak bisa dikecilkan perannya. Semua tahu bahwa Pacitan (Jawa Timur) sekarang gilar-gilar indah karena peran banyak pihak. Tapi orang tidak bisa menafikan peran besar SBY dalam membangun kota kelahirannya. Pacitan ya SBY.

***

Pembangunan proyek olah raga Hambalang mangkrak akibat bancakan koruptor, proyek-proyek listrik mangkrak, jalan tol hanya sebatas rencana dan angan-angan, mengapa tidak iklas kalau ada orang yang mengambil alih dan melanjutkan hingga menjadi berguna bagi masyarakat. Jujur, jalan tol itu sudah dibangun sejak zaman Pak Harto berkuasa tapi perjalanannya lambat. Ketika Jokowi mengeksekusi dibilang sudah direncanakan oleh pendahulunya. Siapa pun pasti punya mimpi, apalagi gubernur atau presiden, tapi merealisasikannya yang tidak semua bisa.

Juga soal MRT, sejak lama DKI memimpikannya, sampai-sampai akan dibangun kereta monorail. Tapi gagal padahal sudah dimulai. MRT yang sekarang konon juga sudah lama dipersiapkan tapi tidak ada yang bisa mengeksekusi selain Jokowi. Tidak salah kalau rakyat menghargai Jokowi dan melihatnya sebagai orang yang berjasa besar dalam pembangunan selama ini.

Selama ini rakyat hanya tahu Jokowi karena tidak pernah tahu apa rencana presiden sebelumnya, mau bangun apa dan dimana. Beda dengan Jokowi yang penuh gagasan bahkan memasang target waktu dan sebagian besar selesai sesuai dengan tahapannya, seperti jalan tol, jalan trans papua, bandara, waduk dll. Bahkan saham PT Freeport pun bisa "direbut" dari 9 persen menjadi 51 persen. Bagaimana bisa disebut antek asing kalau dia justru menaklukkan asing.

Semua paham menjelang pilpres satu pihak berkepentingan untuk mengecilkan peran lawannya. Inilah sikap politisi yang tidak pernah bisa berubah, selalu mementingkan diri dan kelompoknya, bukan kepentingan rakyat. (*)