Tajuk

Mengubah Kebiasaan

Mudik bukan hanya milik rakyat Indonesia, tapi juga di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya

Mengubah Kebiasaan
BPost Cetak
Ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Beberapa waktu lalu satu televisi swasta nasional menayangkan suasana mudik Lebaran di Pakistan.

Mudik bukan hanya milik rakyat Indonesia, tapi juga di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya atau jumlah penduduk muslim yang besar.

Kereta sangat penuh oleh penumpang hingga sampai memenuhi bagian atas gerbong kereta. Tak sedikit yang ‘nyantol’ di jendela gerbong kereta. Berbahaya kah? Tentu saja iya.

Sebagai rakyat, sebagai warga negara, hak mendapatkan layanan umum yang layak, berbayar namun murah kiranya tak tergapai.

Alih-alih ingin nyaman dalam perjalanan, sekadar mencari tempat seukuran kaki berdiri pun sulit.

Baca: Piringan Hitam Kini Diburu Pencinta Barang Antik, Lebih Oke Suaranya

Baca: Curanmor Marak di Palangkaraya, Ditinggal Tidur Sepeda Motor Deny Raib Diparkir Depan Kos

Baca: Soal Pulau Reklamasi, Anies Sebut Konsisten Laksanakan Janji Kampanye

Baca: Prada DP Dikabarkan Ditangkap, Begini Reaksi Sepupu Vera Oktaria di Akun Medsos

Kondisi di atas tampaknya dialami hampir semua negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Ketika terjadi ledakan jumlah penduduk, pemerintah kerepotan untuk meberikan fasilitas publik yang layak.

Indonesia bukannya tidak pernah mengalami hal seperti itu sebelum 2009. Namun sejak Ignatius Jonan (kini Menteri BUMN) menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), layanan KAI pun berevolusi, menjadi sangat baik.

Maka, ketidaknyaman saat menggunakan moda transportasi massal kereta di Jawa dan Sumatera nyaris tak ada lagi.

Meminjam istilah mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, dulu kita malu disebut negara primitif karena penumpang naik di atas gerbong. Ternyata, hal itu bisa ditertibkan.

Atap gerbong sudah tidak diisi penumpang. Tiada kata berdesakan dalam gerbong, semua kebagian tempat duduk.

Calo tak berkutik memainkan harga tiket karena sistem boarding pass dan mudahnya pembelian tiket baik di stasiun maupun melalui jaringan mini market atau online. Setidaknya, butuh 3 tahun PT KAI melakukan pembenahan.

Tulisan di atas bukan sebuah mimpi atau khayalan, tapi fakta adanya. Jika ada kemauan, ditambah kebijakan positif dan pimpinan, bisa dipastikan hal negatif bisa berubah jadi positif.

Baca: Kembaran Redmi K20 Diluncurkan di Spanyol, Begini Penampakan Mi 9T

Baca: Masih Kecil, Ini Sifat Sosial yang Diperlihatkan Arsy Saat Berkunjung ke Berbagai Negara

Baca: Ini Jadwal Laga Perdana Liga Inggris, Liverpool Jalani Laga Pembuka, Man United Vs Chelsea

Sama seperti persoalan transportasi sungai yang saat ini tengah di hadapi Kalsel. Kecelakaan di sungai kerap terjadi. Penerapan wajib gunakan pelampung saat menggunakan transportasi sungai tak juga diindahkan.

Padahal, keselamatan keamanan, kenyamanan, kemudahan, keterjangkauan dan kesetaraan menjadi standar pelayanan penumpang yang harus dipenuhi di dalam kapal angkutan penyeberangan. Hal ini sudah diatur dalam Permenhub Nomor 39 Tahun 2015.

Lantas, kenapa mengatur transportasi sungai masih sulit? Ada baiknya dimulai dari pimpinan yang tegas menerapkan aturan. (*)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved