Tajuk

Pemerataan Pendidikan

Tidak hanya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin yang mempertimbangkan penggabungan atau regrouping sejumlah Sekolah Dasar Degeri (SDN)

Pemerataan Pendidikan
ISTIMEWA/BPOST GROUP/AYA SUGIANTO
Setiap hari, murid SD Basirih 10 Banjarmasin, harus mengayuh jukung atau menumpang kelotok menuju sekolahnya. Jika sungai surut, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan sehingga kerap bersekolah di atas sungai.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tidak hanya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin yang mempertimbangkan penggabungan atau regrouping sejumlah Sekolah Dasar Degeri (SDN). Disdik Kabupaten Baritokuala pun memikirkan hal yang sama. Itu karena persoalan yang dihadapi sama, yakni banyak SDN yang kekurangan murid saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Jumlahnya pun di kedua wilayah ini tidak tanggung-tanggung yakni separuh. Ada 55 SDN di Batola yang murid barunya kurang dari Rombongan Belajar (Rombel) yakni sebanyak 32 orang. Di Banjarmasin lebi banyak lagi. Dari 208 SDN, sebanyak 95 di antaranya kekurang murid baru. Bahkan ada beberapa yang cuma mendapatkan tiga murid.

Kondisi ini mencuat ke permukaan pasca-PPDB Sistem Zonasi. Murid yang diterima hanya yang berada di sekitar sekolah. Ini dulunya bertujuan pemerataan dan tidak tertumpuk di sekolah favorit. Selanjutnya terjadi perbaikan mutu sekolah yang sebelumnya tidak favorit dan berada di pinggiran.

Namun belum lagi ini terjadi, muncul persoalan, yakni banyak sekolah kekurangan murid baru. Pertanyaannya, kemana anak-anak yang memasuki usia SD yang diperhitungkan memasuki SDN bersekolah? Pertanyaan ini muncul karena ini seperti bejana berhubungan. Jika air di satu bejana ditekan, air di bejana satunya akan naik. Demikian sebaliknya.

Selain itu tidak mungkin jumlah anak yang memasuki usia SD turun drastis hanya dalam kurun waktu beberapa tahun.

Jawaban bahwa mereka beralih ke sekolah swasta, tidak tepat benar. Itu karena berdasar penelusuran BPost, tidak terjadi lonjakan murid baru di sekolah swasta di Banjarmasin. Sejumlah sekolah swasta masih menerima murid baru karena juga kekurangan.

Dugaan lain pun muncul. Anak-anak di kabupaten lain yang tinggal dekat dengan perbatasan Banjarmasin tak bisa lagi masuk ke SDN di kota karena sistem zonasi. Ternyata ini juga tidak benar karena Batola juga kekurangan murid.

Jangan-jangan selama ini jumlah SDN di Banjarmasin dan Batola memang berlebih. Kekurangan murid selama ini tidak terpantau atau bahkan mungkin dibiarkan. Persoalan ini terungkap bersamaan penerapan sistem zonasi.

Sementara ini Disdik di Banjarmasin dan Batola mempertimbangkan penggabungan sekolah guna mengatasinya. Namun sebelum itu dilakukan, perlu ada evaluasi apa yang menjadi penyebab sebenarnya. Dengan demikian solusi yang diambil tidak setengah-setengah.

Oleh karena masalah ini paling tidak terjadi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Batola, Disdik Provinsi Kalimantan Selatan perlu turun tangan. Jika memang Banjarmasin kelebihan guru karena adanya penggabungan sekolah, bukan tidak mungkin mereka ditugaskan ke daerah yang kekurangan guru. Ini juga terkait pemerataan pendidikan di Banua. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved